RADAR JOGJA-Wakil Ketua DPRD DIJ  Tri Yudiana menuturkan, rencana perpanjangan Program Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIJ yang ke lima memang cukup memprihatinkan terutama bagi ekonomi masyarakat.

Hal ini terpaksa dilakukan karena perintah dari pusat serta masih tingginya kasus harian covid di DIJ.

“Pada PPKM keempat sampai saat ini kasus harian masih diatas 150 bahkan hampir 200-an, sehingga wajar jika dilakukan perpanjangan lagi,” ujarnya Minggu (7/3).

Huda mendorong agar Gugus tugas dan pemda segera melakukan perbaikan langkah di PPKM ini, terutama bagian treatment.

“Kalau tugas pemerintah itu tracing, testing, dan treatment dalam pandangan kami masih sangat kurang di treatment,” katanya.

Huda menilai tracing dan testing sudah cukup baik dan massif, tetapi giliran treatment di DIJ masih minimalis. “Yang saat ini dilakukan terkait treatment sebagian besar hanya di rumah sakit dan perintah isolasi mandiri bagi warga bergejala ringan atau tanpa gejala. Pemerintah masih konsentrasi pada treatment di rumah sakit bagi pasien civid bergejala sedang dan berat,” katanya

Huda menambahkan,”Hal ini sangat penting dilakukan, tetapi kita harus ingat bahwa sebagian sangat besar penderita covid itu tanpa gejala atau gejala ringan. Gejala sedang dan berat dibawah 30 persen, yang 70 persen ringan dan tanpa gejala,”katanya.

Namun, Huda mengingatkan, masalahnya adalah gejala ringan dan tanpa gejala tetap bisa menularkan virus dan ini belum cukup treatment nya.

“Kebanyakan hanya diperintahkan untuk isolasi mandiri dan tidak semua warga mampu dsn memiliki fasilitas untuk melakukannya,” tegasnya.

Huda pun memberi contoh keprihatinan baru saja terjadi 22 warga dalam satu RT di Sleman utara positif. Ini diduga kuat juga karena tidak terpantau isolasi mandirinya.

“Perawatan di rumah sakit bagi penderita covid menurut saya adalah pilihan akhir, bagi yang gejala sedang dan berat, karena keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas rumah sakit dan biaya yang cukup mahal,” katanya.

Huda memberi gambaran, rata rata biaya perawatan penderita Covid di RS per orang sekitar 89 juta. Belum lagi kapasitas RS yang terbatas, sehingga yang gejala sedang dan berat saja yang harus mendapat perawatan penuh di RS.

Meskipun demikian bukan berarti gejala ringan dan tanpa gejala tidak perlu dirawat dan dipantau. Jika isolasi mandiri tidak dipantau dan dirawat bisa menjadi sumber penularan dan bisa juga tiba tiba menjadi berat.

“Maka saatnya Gugus tugas perlu membuat shelter shelter perawatan dan isolasi mandiri di tingkat desa, atau minimal kecamatan. Shelter ini untuk fasilitasi warga yang positif gejala ringan atau tanpa gejala tetapi tidak kesulitan melakukan isolasi mandiri di rumah,” katanya.

Langkah ini harus massif se DIJ dan secepatnya dilakukan sebagai bentuk treatment.  “Dalam pantauan kami baru Bantul yang cukup baik mengembangkan shelter desa ini,” ujarnya.

Jika belum mampu tingkat desa, setidaknya satu kecamatan satu atau dua, dengan kapasitas 50 pasien.

“Gunakan saja gedung gedung yang sudah ada seperti balai desa, bekas sekolah atau tempat lain yang layak dan memungkinkan. Shelter ini dalam koordinasi penuh kecamatan atau desa dan puskesmas setempat,” ujarnya.

Anggaran awal menurut Huda juga perlu didukung oleh pemerintah propinsi, dan kemudian operasionalnya bisa dari kabupaten serta gotong royong melibatkan warga.

“Saat ini kecuali di Bantul, warga yang terkonfirmasi positif tanpa gejala atau ringan hanya diperintahkan isolasi mandiri dan tanpa pantauan yang jelas. Jadi puskesmas melakukan tracing, testing tapi treatment nya tidak memadai. Inilah yang menjadi salah satu masalah mengapa kasus masih tinggi meskipun sudah perpanjangan PPKM empat kali,” beber Huda.

Anggaran untuk shelter desa ini, menurut Huda juga harus disuport dari pemda DIJ dan kabupaten/kota. ” Jangan dipasrahkan pada kalurahan, karena saat ini desa sudah sangat minim anggaran, bahkan sebagian kalurahan buat gaji saja mepet,” kata dia.

Huda menjelaskan bahwa Shelter desa/kecamatan ini sangat murah operasionalnya dibandingkan perawatan di RS. Indeks nya per orang dibawah 3 juta selama isolasi. Yang mahal menurut Huda lebih pada biaya awalnya untuk beli sarana prasarana.

“Saya minta pemda DIJ anggarkan minimal 100 juta per shelter desa/kecamatan dari BTT untuk beli sarpras nya. Jika misal buat 78 kecamatan hanya Rp 7.8 miliar. Sebanyak Rp 100 juta bisa dijadikan satu atau dua shelter, tergantung kesiapan gedung nya. Tapi itu sudah cukup untuk kapasitas 50 per kecamatan,” kata Huda.

Lalu untuk pemkab /pemkot menangani operasionalnya seperti tenaga kesehatan, makan minum.

Terlibatannya masyarakat juga perlu dilakukan, ini seyogyanya menjadi tugas pemerintah kalurahan. Belajar dari berbagai shelter di Bantul, gotong royong masyarakat sangat tinggi sehingga pemerintah sangat kecil keluar anggaran operasional.

“Kami minta treatment dengan fasilitasi shelter isolasi di desa atau kecamatan ini segera dilakukan, agar kasus segera turun dan DIJ segera lepas dari PPKM/PSBB,” kata dia.

Huda meminta, dalam situasi pandemi ini, jangan terlampau irit irit anggaran pemerintah tapi jadinya treatment tidak dilakukan.

“Kita keluarkan APBD untuk optimalkan 3T itu hasilnya jauh lebih murah daripada PPKM dua minggu. Dengan pembatasan pembatasan yang ada ini pertumbuhan ekonomi negatif, itu artinya puluhan atau bahkan ratusan milyar kita rugi,” pungkasnya.

Pemerintahan