RADAR JOGJA- Wakil Ketua Komisi C DPRD DIJ, Gimmy Rusdin Sinaga menuturkan,”Pembangunan jalan tol Jogjakarta-Semarang dijadwalkan dimulai tahun ini.

Meski wilayah DIJ hanya tersentuh proyek strategis nasional itu sepanjang kurang lebih 8,7 kilometer, namun manfaatnya sangat besar.Manfaat tol ini untuk masyarakat Semarang dan Jogjakarta,” katanya saat konferensi di DPRD DIJ, Jumat (5/3).

Perjalanan darat Jogjakarta -Semarang semula ditempuh tiga sampai empat jam, dengan adanya tol paling lama cukup 1,5 jam saja. Manfaat lainnya bagi DIJ, terdapat lebih dari satu exit tol.

“Khusus tol Jogjakarta-Semarang ada dua exit di wilayah Kecamatan Tempel dan Seyegan Sleman. Kalau bisa exit ditambah, biar ada rest area,” katanya.

Jika dihitung, ruas tol di wilayah DIJ sepanjang 8,7 kilometer itu membutuhkan biaya  sekitar Rp 933 miliar, dari total keseluruhan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 7,5 triliun.

DIJ diuntungkan dengan adanya proyek tol. Rencananya ada dua lagi jalur tol melintasi provinsi ini yaitu tol Solo-Jogjakarta dan tol Jogjakarta- Cilacap.

“Kita sangat mendukung. Tahapan pertama tahun 2021 pembebasan tanah sudah selesai. Saya ketemu panewu (camat) semua desa yang terkena. Tidak ada masalah. Ada kesepakatan ganti untung,” ungkapnya.

Menurut dia, proyek tol yang ditargetkan selesai tahun 2023 itu punya makna penting. Warga pemilik tanah dari tiga wilayah kecamatan serta enam desa yang dilintasi yaitu Seyegan, Mlati dan Tempel, pembayaran ganti untungnya sudah beres.

“Biasanya (pembangunan tol terkendala) masalah tanah. Kemarin masalah tanah sudah lancar. Alhamdulillah tahap pertama Jogja-Bawen beres. Semua biaya ditanggung pusat,” paparnya.

Pada bagian lain, Gimmy menjelaskan bulan ini DPRD DIJ membentuk panitia khusus (pansus) pengawasan penambangan minerba (mineral dan batu bara).

Mengingat DIJ tidak punya tambang batu bara maka fokus pengawasan adalah penambangan pasir dan batu. “Minerba di DIJ ini dominan tambang pasir dan batu,” ucapnya.

Pansus ini dibentuk sebagai tindak lanjut keluarnya peraturan menteri yang menarik kembali semua izin tambang ke Kementerian ESDM. “Waktu itu izin yang keluar sudah ratusan. Belum selesai diproses di daerah, ada surat edaran, semua perizinan ditarik ke pusat,” ungkapnya.

Sebagai jalan tengah, lanjut dia, area tambang di bawah lima hektar izin bisa diurus di daerah. “Contoh tambang pasir di Srandakan Bantul sudah ada izin. Alhamdulillah sudah dibuka dan sampai hari ini berjalan,” katanya.

Diakui, biaya mengurus izin tambang relatif mahal hingga ratusan juta rupiah. Pansus pengawasan minerba rencananya pada April mendatang akan turun langsung ke lapangan, mengawasi aktivitas penambangan beserta perizinannya.

Memang, ada beberapa aktivitas penambangan berdampak negatif merusak lingkungan. Pada saat pandemi sekarang ini keberadaan tambang ternyata bermanfaat mengatasi sulitnya perekonomian masyarakat.

Dalam kesempatan itu Gimmy juga menyampaikan problema sampah. Inilah masalah klasik yang sering secara berulang-ulang.

Didampingi pegiat pengelola sampah, Susanto dan H Cholil maupun pengurus paguyuban pengelola sampah dari Sleman, Gimmy Rusdin Sinaga mengakui sampah merupakan problem bersama.

Setiap kali Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul tutup tiga hari saja dampaknya sangat dirasakan oleh Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. “Sekarang gini, khusus pengolahan sampah yang menjadi problem bersama ini, per hari ada 600 ton dikirim ke Piyungan,” ujarnya.

Jika saja Pemda DIJ punya mesin pengolah sampah (inseminator) yang ditempatkan pada 100 titik, masing-masing titik mampu mengolah lima ton sampah,  diyakini sampah yang harus dikirim ke TPST Piyungan berkurang sangat drastis.

“Harga alatnya ini sekitar Rp 100 juta per unit. Kami usulkan pada anggaran perubahan (APBD DIJ Perubahan tahun 2021) bisa membeli alat itu. Ada 100 titik saja sudah mengurangi sampah. Masak nggak bisa,” tandasnya. (sky)

Pemerintahan