RADAR JOGJA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIJ menilai aturan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) khususnya jam operasional tempat usaha aneh. DPRD meminta aturan itu hanya dibuat Pemda DIJ dan diterapkan utuh oleh Pemkab/Pemkot.

Ketua DPRD DIJ Nuryadi mengatakan, ada beberapa hal yang belum maksimal dalam aturan PTKM di DIJ. Pelaku usaha banyak  yang mengeluhkan jam operasional karena sesuai Pergub memperbolehkan 25 persen makan di tempat dan setelah jam 20.00 WIB hanya melayani pesan antar atau take away.

Namun, ada pula penerapan aturan PTKM di kabupaten-kota yang mengatur semua pelaku usaha harus tutup jam 20.00 WIB. Menurutnya hal itu membingungkan dan merugikan masyarakat.

“Kita lebih kepada bagaimana itu COVID-19-nya, tapi kita juga harus berpikir bagaimana ekonominya. Mestinya pemerintah punya cara, sebenarnya kan tidak harus tutup jam 7 (malam),” kata Nuryadi saat ditemui di Kantor DPRD DIJ,Kamis (4/2).

Selain itu, kebijakan di Kota Jogja terkesan seperti dianulir oleh aturan PTKM Pemda DIJ. Seperti tempat usaha dari Tugu Pal Putih sampai Titik Nol Kilometer  tidak perlu tutup jam 20.00 WIB.

Nuryadi menuturkan,  ada kebijakan yang tidak sesuai dengan SK Kabupaten Kota kan aneh bagi saya, artinya kalau provinsi bisa begitu kenapa tidak membuat aturan sendiri yang lebih detail aturannya, bukan kita menghilangkan haknya kabupaten kota tapi menumbuhkan konteks kebersamaan,” ujarnya.

Nuryadi menambahkan,”Jangan sampai satu buka jam segini dan satu dibiarkan hanya sampai 25 persen pengunjungnya. Sehingga saya lebih ingin mengatakan bahwa pemerintah provinsi harus berani lebih tegas untuk menyampaikan itu (aturan PTKM dari provinsi saja),” tambahnya.

Sementara itu Sekda DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bahwa keputusan lanjut atau tidaknya PTKM menunggu hasil pertemuan antara Gubernur DIJ  dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (3/2) kemarin.

“Pertama kita sangat tergantung keputusan pusat, kemarin lima gubernur rapat bersama dengan presiden, tentu nanti hasilnya kita tunggu seperti apa sebagai tindak lanjut di daerah,” kata Aji. (sky)

Pemerintahan