RADAR JOGJA-  Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto, telah menggelar forum dialog reses bersama warga Kota Jogja, tanggal 29-31 Januari 2021. Di dalam forum itu, muncul kritik dan saran dari warga, yang intinya meminta agar Pemda DIJ lebih hebat lagi dalam menangani pandemi COVID-19.

“Secara khusus, Pemda DIJ diharapkan bisa bekerja lebih hebat lagi untuk menangani pencegahan COVID-19 agar rakyat DIJ sehat dan selamat,” kata Eko, Selasa (2/2).

Dalam forum itu, menurut Eko sejumlah aspirasi yang disampaikan warga, di antaranya harapan agar Pemda DIJ membantu sarana prasarana pencegahan COVID-19. Selama masa pandemi, pemerintah daerah juga diminta bisa memberikan ketersediaan pangan bagi warga.

“Aspirasi rakyat jogja lainnya adalah pemerintah perlu bantu gerakkan ekonomi rakyat yang terdampak,” kata Eko.

Eko meneruskan, pihaknya juga memberi usulan terkait dukungan dana penanganan COVID-19 dari APBD DIJ, harus diselaraskan adanya dengan APBD Kabupaten/Kota dan Dana Desa/Dana Kelurahan. Selain itu, juga harus ada gotong royong khususnya dari swasta, baik dalam bentuk CSR maupun bantuan lainnya.

“Langkah penegakan hukum diperlukan agar tercipta disiplin masyarakat dalam social distancing, physical distancing dan hidup sehat,” katanya.

Eko menambahkan, Pemerintah DIJ juga perlu membiayai gugus tugas kampung dan kelurahan dalam operasi pencegahan.

“Alokasi dana Pemda DIJ penting untuk bantu biayai gugus tugas kampung dan kelurahan dalam operasi pencegahan. Berikan juga kebutuhan pangan bagi warga positif yang karantina di rumah. Selama ini warga sekitar sudah urunan, dan percepat transformasi digital untuk menggerakkan perekonomian,” tambahnya.

Data Posko Terpadu Penanganan COVID-19 DIJ per 1 Februari 2021 menyebutkan ada  32.021 orang suspek dengan 643 orang dalam pemantauan. Sebanyak  22.047  orang konfirmasi dan 515 orang meninggal. Total orang yang sembuh dilaporkan sebanyak 15.340 jiwa.

“Upaya memutus mata rantai penyebaran penyakit menular bisa efektif dijalankan kala ada kebersamaan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan,” katanya. (sky)

Pemerintahan