RADAR JOGJA- Warga DIJ yang tergabung dalam Pekerja Sektor Informal Kota Jogjakarta, Selasa (26/1), mendatangi DPRD DIJ curhat ke wakil rakyat terkait akan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan  kegiatan masyarakat (PPKM). Warga mengaku sudah jauh terperosok ke dalam lubang pandemi Covid-19 yang bahkan lebih memberatkan untuk bangkit secara ekonomi .

Denta Julian Sukma, Perwakilan Pekerja Sektor Informal Kota Jogjakarta mengatakan selama PTKM usaha dan pekerjaan warga benar-benar sulit, “Kami harus menghidupi keluarga dan punya kebutuhan dan tanggungjawab lain yang harus dipenuhi.

Kami kecewa dengan kebijakan Pemda DIJ. Covid ini mau ke mana aja tak tahu tujuan, tak tahu tempat dan waktu. Ini mengapa kami pertanyakan pembatasan jam 8 malam padahal kan pagi juga ada Covid,” ujarnya dalam pertemuan di lobi DPRD DIJ.

Penerapan batasan jam buka ruang usaha menurut para pekerja juga terkesan tidak jelas, “Yang terjadi, aktivitas orang terbatas, menghabiskan pekerjaan dalam waktu padat akhirnya berkerumun. Kecenderungan ini harus jadi catatan pemda dalam mengambil kebijakan.

Ada perbedaan pemahaman dari Instruksi Gubernur dengan implementasi di lapangan. Ingubnya bicara hanya mall dan pusat perbelanjaan yang tutup pukul 20.00 WIB, namun semua kemudian diminta tutup jam itu. Padahal ada aturan juga 25 persen kapasitas untuk restoran dan rumah makan dengan jam yang tidak diatur,” ungkapnya.

Sofyan Setyo Darmawan, Sekretaris Komisi D DPRD DIJ mengatakan, kebijakan pembatasan waktu buka menurut Sofyan juga dirasa harus dipertegas dalam sisa waktu.

“Seharusnya yang diperketat adalah protokol kesehatannya, bukan waktunya yang diperketat. Ini justru waktunya yang harus dilonggarkan agar tak memicu kerumunan. Ini seperti anak sekolah saat dapat waktu istirahat 15 menit, pasti kantin penuh, berkerumun biar dapat makan atau minum.

Logika ini benar, jam 10 tutup jadi jalan tengah. Konsekuensinya perketat protokol kesehatan, Pol PP tugasnya sampai malam nuwun sewu agar protokol kesehatan ketat. Ketika waktu diperpanjang ya tidak akan jadi berkerumun, asumsinya orang tak akan berkerumun,” katanya.

Sofyan mendorong penerapan penegakan di lapangan disesuaikan terhadap aturan yang ditegaskan dalam Instruksi Gubernur DIJ dan aturan turunan di bawahnya. Hal tersebut agar tak membuat warga dengan Satpol PP berselisih paham yang justru tak menyelesaikan pandemi Covid.

Ingub DIJ 4 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat DIJ untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 pasal keempat disebutkan bupati/walikota menginstruksikan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebanyak 25 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Sofyan menegaskan, warung makan tidak ada jam-jam hanya ditegaskan protokol kesehatan. Yang ditulis kan mall dan pusat perbelanjaan saja. Kalau ada Pol PP lewat, kalau kelihatan padat pasti ditegur tapi kalau tak kelihatan berkerumun pasti tidak akan ditindak, “Musuh kita itu sekali lagi covid bukan masyarakat, jangan justru tercipta pertentangan antar masyarakat,” tegasnya. (sky)

Pemerintahan