RADAR JOGJA- Saat ini kondisi Covid19 DIJ sudah sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Setelah sepekan PTKM masih menunjukkan kenaikan kasus aktif yang signifikan, bahkan hari ini  rekor kasus baru lagi dengan 456 kasus.

Oleh Karena itu penambahan kamar perawatan Covid19 di rumah sakit jangan terkendala dana dan birokrasi anggaran.

Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana meminta kepada Pemerintah DIJ agar soal rencana penambahan kamar perawatan Covid19 di rumah sakit jangan sampai terkendala faktor dana dan birokrasi anggaran.

“Saat ini kondisi Covid19 DIJ sudah sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Setelah sepekan PTKM masih menunjukkan kenaikan kasus aktif yang signifikan, bahkan hari ini  rekor kasus baru lagi dengan 456 kasus,” kata Huda Jumat (22/1).

Huda mengatakan ruang perawatan Covid di berbagai rumah sakit kini sudah penuh. Terlebih lagi, sangat banyak pasien bergejala yang seharusnya mendapatkan perawatan tetapi tidak tertampung di rumah sakit sehingga terpaksa dirawat di rumah atau bahkan tidak terawat.

Dalam kondisi ini penambahan ruang perawatan sangat mendesak, demi menyelamatkan jiwa warga. Apalagi kasus kematian akhir akhir ini sangat tinggi.

“Pelaksanaan PTKM juga terpaksa dilanjutkan oleh pemerintah pusat, sebagai pilihan sulit di tengah tekanan ekonomi dan daruratnya pelayanan kesehatan,” katanya.

Sudah dua pekan ini, ujar Huda memantau, kondisi RS overload dan gubernur minta ditambah ruang perawatan, tetapi penambahan sampai saat ini belum signifikan.

“Kami minta harus dicari terobosan untuk bisa menambah ruang perawatan untuk meningkatkan kapasitas RS. Jangan hanya karena anggaran dan birokrasi anggaran masalah yang sangat darurat ini lambat diatasi,” tegasnya.

Jika pemda sulit melakukan rekrutmen SDM mestinya bisa meminta RS rekrutmen sendiri dengan biaya dari pemda.

RS yang selama ini sudah kerjasama semestinya dibantu dengan penuh, jangan dibiarkan saja.

“Menurut saya RS RS di jogja ini perlu diajak duduk bersama bagaimana cara meningkatkan kapasitas perawatan mereka secara signifikan, tentunya dengan support dari pemerintah daerah. Bukan sekedar menugaskan tanpa support yang diperlukan,” ujarnya.

Huda menambahkan, mekanisme ini mesti dicari terobosan agar masalah teratasi dan aturan tetap dilakukan.  Apalagi penggunaan biaya tidak terduga (BTT) semestinya lebih sederhana dan tidak birokratis.

“Saya menilai hambatan penyelesaian masalah ini karena birokrasi dan sistem anggaran yang diterapkan membuat pemda tidak bisa support sesuai harapan. RS dalam kondisi sangat sulit saat ini, wajar saja kalaun tanpa suport yang diperlukan mereka hanya alokasi dibawah 20 persen kapasitas RS, padahal ruangan masih banyak,”tambahnya.

Huda menyarankan, jika pemda ragu semestinya bisa duduk bersama dengan BPK, kejaksaan, kepolisian untuk cari mekanisme yang memungkinkan dan luwes untuk mengatasi masalah ini.

“Kami berdiskusi dengan beberapa RS utama di DIJ support yang diperlukan dalam bentuk anggaran sebenarnya tidak terlalu besar untuk bisa menambah 200-300 bed ruang perawatan baru atau melipat dua kan yang ada saat ini. BTT masih cukup semestinya. Jika kurang silakan relokasi anggaran lagi sesuai UU yang baru,” kata Huda.

Huda mengatakan, “Kami juga minta kecepatan gerak dari pemda DIJ untuk bisa berkomunikasi dan mencari solusi atas masalah kurangnya ruang perawatan ini, yang menurut saya lebih ke masalah birokrasi anggaran internal pemda dan komunikasi dengan RS mitra,” katanya.

Huda berpesan, jangan sampai masalah ketersediaan ranjang ini berlarut yang akan membuat penderitaan warga semakin besar. “Catatan kami, perlu ada terobosan sehingga masalah ini tak berlarut karena menyangkut persoalan kemanusiaan,” ujarnya. (sky)

Pemerintahan