RADAR JOGJA- Menjawab kegundahan masyarakat sehubungan dimulainya vaksinasi Covid-19, DPRD DIJ menegaskan Pemda DIJ menerapkan kebijakan tidak ada sanksi (denda) bagi warga di provinsi ini yang menolak divaksin.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DIJ, Huda Tri Yudiana, pada jumpa pers di DPRD DIJ, Kamis (14/1).

“Kebijakan Pemda DIJ tidak menerapkan sanksi bagi yang tidak bersedia divaksin, kami memahami itu. Kami mendukung,  karena  dalam kondisi riil saat ini ketersediaan vaksin dan orang yang akan divaksin lebih banyak orangnya. Vaksinnya sangat terbatas,” ungkapnya.

Anggota dewan dari Fraksi PKS ini menyatakan, jatah vaksin bagi yang tidak bersedia bisa dialihkan kepada orang lain secara sukarela. “Yang tidak bersedia bisa dialihkan ke orang lain, agar siapa pun yang ikut vaksin secara sukarela, agar tidak timbul permasalahan,” katanya.

Didampingi Danang Wahyu Broto selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra, lebih jauh Huda menegaskan, sesuai aturan medis vaksin tidak harus diberikan ke semua anggota masyarakat.

“Untuk mencapai herd immunity, vaksin yang diberikan sekitar 80-an persen. Jadi, kalau ada yang menolak sekitar 20 persen itu masih bisa ditoleransi,” kata Huda.

Prinsipnya, tujuh fraksi DPRD DIJ yaitu Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasdem PSI PD serta Fraksi Amanat Nasional sepakat mendukung program vaksinasi sebagai salah satu upaya lepas dari pandemi.

Selain itu, juga mendukung tidak adanya sanksi bagi yang tidak bersedia divaksin. “Poinnya adalah prioritaskan (vaksin) untuk masyarakat yang memerlukan dan berisiko tinggi, sesuai teori dan perencanaan yang ada,” kata Huda.

“Jika Kami di DPRD dianggap sebagai kelompok masyarakat yang menjadi prioritas tetapi kami juga memikirkan ASN dan tokoh masyarakat, lurah dan dukuh yang melakukan pelayanan. Harapan kami fungsi pelayanan Pemda DIJ bisa berjalan optimal,” kata Danang.

Dia mengimbau masyarakat jangan lagi mendikotomi ini vaksin bagus, jelek, murah dan mahal. Begitu pula pemerintah harus meyakinkan tidak ada lagi dikotomi vaksin yang bagus, murah jelek atau mahal. Dengan kesadaran penuh fraksi yang dipimpinnya mendorong Pemda DIJ segera mendistribusikan vaksin ke masyarakat.

Ketua Fraksi PKB DPRD DIJ, Aslam Ridlo, menyatakan inilah perlunya tabayyun. Di DPRD DIJ tidak ada kata menolak vaksin. Dewan akan mengikuti prosedur dengan memegang prinsip lebih mendahulukan tenaga kesehatan maupun para pelayan publik serta pelaku UMKM. “Itu lebih prioritas, anggota dewan tidak nggutuh-gutuhke karena posisi jabatan minta didahulukan. Kita tidak minta didahulukan,” ucapnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Wahyu Budiantoro, menyampaikan vaksinasi sudah klir dan secara perspektif medis tidak ada masalah mengingat presiden pun sudah divaksin. “Tidak mungkin presiden itu mencoba dirinya sendiri tanpa pertimbangan analisa medis,” ujarnya.

Menurut Dwi, sekarang tinggal bagaimana pentingnya vaksin bisa tersosialisasi sampai ke masyarakat walaupun ada rambu-rambu dan ketentuan, antara lain diberikan kepada orang yang tidak ada penyakit bawaan.

Yang terpenting, vaksin itu harus betul-betul gratis, jangan sampai harus membayar sekian ratus ribu atau jutaan rupiah. Itu sebabnya pemerintah pusat harus memastikan distribusi vaksin kepada lembaga yang sudah ditunjuk. “Jangan sampai pemerintah berbisnis dengan rakyat,” kata dia.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Rany Widayati, menyatakan mendukung sepenuhnya gerakan vaksinasi demi Indonesia sehat dan ekonomi bangkit. “Kami siap divaksin menunggu giliran sesuai ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Mewakili Atmaji selaku Ketua Fraksi PAN, Suharwanta menambahkan pihaknya mendukung program vaksinasi sebagai salah satu upaya agar pandemi Covid-19 segera berakhir.  (sky)

Pemerintahan