RADAR JOGJA-  Kick Off Peluncuran vaksinasi percontohan Covid-19 di DIJ, tidak diikuti satu pun dari empat orang pimpinan DPRD DIJ.

Meskipun dalam 16 orang penerima pertama vaksinasi di Bangsal Kepatihan itu sempat mencantumkan nama Wakil Ketua DPRD DIJ, Suharwanta, selain deretan nama seperti Wakil Gubernur DIJ Paku Alam (PA) X hingga Kapolda DIJ Irjen Polisi Asep Suhendar, namun satu perwakilan DPRD DIJ itu akhirnya batal hadir.

Sedangkan tiga orang unsur pimpinan DPRD DIJ lain yakni Nuryadi (Ketua), Anton Prabu Semendawai (wakil) dan Huda Tri Yudiana (wakil) sejak awal memang tak terdaftar sebagai penerima vaksin perdana itu.

Sejumlah ketua fraksi DPRD DIJ menyatakan bahwa DPRD DIJ sejak awal tegas mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang masih terus terjadi.

“Untuk pelaksanaan kick off vaksinasi Covid-19 di DIJ yang ditunjuk mewakili adalah forum komunikasi pimpinan daerah (forkominda) termasuk di dalamnya unsur pimpinan DPRD,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIJ Danang Wahyu Broto dalam klarifikasi di DPRD DIJ Kamis (14/1).

Danang yang didampingi Wakil Ketua DPRD DIJ  Huda Tri Yudiana dalam klarifikasi tiu, mengatakan pihaknya dari Fraksi Gerindra DPRD DIJ tegas mendukung vaksinasi Covid ini.

“Namun kami juga meminta dalam vaksinasi ini elemen-elemen masyarakat yang memberikan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan, didahulukan, agar ikut masuk dalam kick off ini,” ujar Danang.

Artinya, ketika pemberi layanan kesehatan itu diprioritaskan, persoalan tidak hadirnya salah satu unsur pimpinan DPRD DIJ seharusnya tak perlu dipersoalkan. Sebab DPRD bukan garda depan pelayanan kesehatan.

“Sehingga dengan jatah vaksin yang masih terbatas ini, benar benar bisa diefektifkan untuk mereka yang prioritas,” katanya.

Menurut Danang, soal tidak adanya pengganti unsur pimpinan DPRD DIJ yang tak hadir dalam kick off itu karena vaksinasi Covid-19 ini tak seperti vaksinasi atau kegiatan umum lainnya.

“Yang sudah ditunjuk pemerintah dalam hal ini adalah Pak Suharwanta, yang sudah teregistrasi sebagai penerima, tidak bisa digantikan data penerima lain. Kalau misalnya memungkinkan, tentu DPRD DIJ akan bersedia mengirim yang bisa menggantikan,” ujarnya.

Danang pun meminta tidak muncul persepsi soal keistimewaan dari vaksinasi perdana ini dan gelombang berikunya. Karena hal itu tidak ada. Misalnya soal vaksin perdana lebih aman, lebih mahal, atau lebih efektif.

“Jadi masyarakat juga jangan sampai muncul persepsi ada pembeda-bedaan, karena vaksin yang diberikan perdana ini akan sama dengan vaksin berikutnya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DIJ, Huda Tri Yudiana menyampaikan bawasanya data vaksinasi perdana sudah diputuskan pemerintah pusat sehingga tak bisa digantikan begitu saja dalam waktu dekat. Hal tersebut yang menjadikan alasan tidak adanya perwakilan dewan yang turut dalam vaksinasi hari ini.

“Sudah seminggu lalu sampai ke pemerintah pusat sehingga tidak bisa digantikan. Kalau bisa pasti kami gantikan dengan yang lain,” pungkas Huda.

Wakil Ketua DPRD DIJ, Suharwanta mengatakan kondisinya sedang kurang sehat sehingga merasa tak layak menjalani vaksinasi.

Suharwanta menyatakan permohonan maaf karena tidak dapat mengikuti vaksinasi perdana. Ketidakikutsertaan tersebut bukan karena adanya penolakan atau ketakutan pada vaksin yang masih jadi perbincangan masyarakat beberapa waktu belakangan.

“Semula saya yang mewakili unsur Pimpinan DPRD DIJ  untuk ikut vaksinasi perdana DIJ, tapi Selasa siang saya mendadak ada keperluan ke Jakarta. Baru tadi pagi kembali ke Jogja dalam kondisi kesehatan yang kurang baik dan butuh istirahat. Oleh karena itu dengan sagat menyesal saya putuskan untuk tidak mengikuti vaksinasi. Sebenarnya saya sangat antusias mengikuti vaksinasi perdana ini untuk mendukung program vaksinasi agar pandemi covid-19 segera berakhir, tapi situasi dan kondisi memaksa saya untuk tidak mengikuti. Saya mohon maaf ke semua pihak atas keadaan ini,” ungkap Suharwanta. (sky)

Pemerintahan