RADAR JOGJA – DPRD DIJ mendesak pemerintah daerah untuk membantu warga yang melakukan isolasi mandiri. Ini berkaitan dengan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang terpaksa karantina mandiri. Sebab, ada informasi di beberapa tempat fasilitasi pangan bagi warga yang karantina mandiri disokong urunan dari dukuh, RT/RW dan warga.

“Tapi itu tidak cukup, perlu perhatian daerah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri,” kata Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto, Minggu (10/1).

Sebab, bagi masyarakat yang ekonomi terbatas harus isolasi mandiri selama 14 hari tentunya tak ada pemasukan sama sekali. Apalagi apabila pekerja harian lepas kalau tidak bekerja tak ada pendapatan, maka tanggung jawab pemerintah untuk sediakan beras, lauk pauk dan lain lain perlu dipikirkan bersama.

Penegasan ini disampaikan bersama dengan sejumlah anggota Komisi A DPRD DIJ Sukemas Waluyanto,  Bambang Setyo Martono dan Siti Nurjanah.

Siti Nurjanah dari Partai Amanat Nasional menambahkan bagi yang positif OTG, diharapkan tetap bisa mendapatkan dukungan.  Utamanya sikap masyarakat bagi mereka yang terkonfirmasi positif

“Siapa saja bisa terkena, apalagi sekarang luar biasa penyebaran. Medsos dan WAG bisa kuatkan mereka yang isolasi mandiri,” kata Siti.

Berkaitan dengan kondisi mereka yang positif dan lakukan isolasi mandiri, diingatkan agar masyarakat tidak begitu paranoid atau ketakutan terhadap rumah yang isolasi mandiri.  ”Jangan paranoid lalu buat batas pagar tinggi, seakan Covid-19 mudah menyebar,” ungkapnya.

Menurutnya, juga diperlukan insentif bagi petugas yang bertugas. Misalnya Satpol PP, petugas medis dan lainnya.  Insentif bentuk tambahan honor, APBD DIJ disebutkan cukup memadai,  diluar APBN mestinya ada jalan. ”Misalnya membantu insentif bagi tenaga SP 1 dan SP 2 yang secara tidak langsung bantu kasus ini.  Bantu dokter di lingkungan pemda,  sebab petugas inilah di depan hadapi mereka yang memiliki risiko paling tinggi. Termasuk satpol PP yang bekerja datangi restoran, perlu kesejahteraan dan perlindungan,” tuturnya. (kus/ila)

Pemerintahan