RADAR JOGJA – Berkaitan dengan Instruksi Gubernur DIJ terkait antisipasi penyebaran Covid-19, Komisi A DPRD DIJ menyambut baik terbitnya delapan hal yang harus dijalankan oleh tiap kepala daerah. Komisi A DPRD DIJ dalam rapat bersama SKPD mitra yaitu BPBD dan Satpol PP Pemda dan instansi terkait wajib menegakan protokol kesehatan di tiap SKPD yang ada.

“Kami harapkan Pemprov DIJ dan Pemkab Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo serta Pemkot Jogja dapat bekerja sama dengan kepolisian dan instansi lain agar bisa secara tegas menegakkan instruksi gubernur ini dengan sebaik baiknya,” kata Ketua Komisi A DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto, Jumat (8/1).

Masyarakat diajak untuk bersama memutus mata rantai penularan Covid-19, mengutamakan aspek keselamatan manusia dalam upaya mencegah lajunya pertumbuhan Covid-19 ini. ”Kami rekomendasikan untuk berikan dukungan anggaran yang memadai dan cukup bagi desa dan kelurahan, termasuk bagi kampung siaga Covid-19 agar dalam pelaksanaan instruksi gubernur langkah pencegahan bisa operasional dan lebih aktif,” katanya.

Komisi A DPRD DIJ sudah melakukan pemantauan dan kunjungan ke lapangan menemukan masih adanya keterbatasan dukungan anggaran.  Ini PR bagi semua, sebab kebutuhan dukungan anggaran yang memadai bagi  desa, kelurahan,  kampung,  pedukungan juga RT dan RW juga RK penting dalam dukung operasional di lapangan.

Rekomendasinya dukungan anggaran perlu diberikan bagi pelaksana di gugus tugas, satgas agar bisa operasional dalam bekerja dalam tingkat kampung, padukuhan desa dan kelurahan. ”Besarnya dukungan anggaran disesuaikan dengan besaran wilayah dan populasi jumlah penduduk. Harapannya,  pemda bisa segera mencari jalan keluar,” tuturnya.

Eko Suwanto menambahkam Komisi A DPRD DIJ menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada tenaga kesehatan, dokter, perawat, ahli gizi. Juga petugas lain di rumah sakit baik di tempat pemulasaraan jenazah maupun mereka yang bertugas di pemakaman. (kus/ila)

Pemerintahan