RADAR JOGJA- Pemerintah menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 – 25 Januari 2021. Dinas Pariwisata ┬áDIJ merespons kebijakan tersebut dengan menerapkan pembatasan jam operasional destinasi wisata.

Jika selama libur Natal dan Tahun Baru 2021, pengelola destinasi wisata harus tutup maksimal pukul 20.00 sampai 22.00 WIB, kini pengelola destinasi wisata harus mengalokasikan hari libur guna pembersihan dan disinfeksi kawasan. “Seluruh destinasi wisata dilarang beropasi non-stop selama tujuh hari penuh dalam seminggu selama masa PPKM,” kata Kepala Dinas Pariwisata DIJ, Singgih Raharja , Jumat (8/1).

Singgih menambahkan, tidak akan menutup destinasi wisata. Meski begitu, tetap ada pengaturan jam operasional dan pembatasan jumlah wisatawan secara ketat. Ketentuan agar destinasi wisata setop beroperasi pada hari tertentu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 188/00139 tentang Pengetatan Secara Terbatas di Sektor Pariwisata di DIJ.

Selain mewajibkan alokasi hari libur, pengelola destinasi wisata juga dilarang menyelenggarakan acara atau atraksi yang memicu kerumunan wisatawan. Pembatasan kunjungan wisatawan maksimal 50 persen dari kapasitas total dan tidak boleh menerima wisatawan yang datang dalam rombongan besar.

Selama beroperasi, pengelola destinasi wisata wajib memeriksa kondisi kesehatan dan dokumen penunjang terutama bagi wisatawan yang berasal dari luar jogja. Mereka harus dalam keadaan seht dan membawa hasil tes Covid-19 yang menunjukkan negatif Covid-19.

Bagi yang sedang wisata kuliner, maka jumlah pengunjung rumah makan dibatasi paling banyak 25 persen dari kapasitas restoran, warung makan, dan kafe.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIJ, Bobby Ardyanto Setyo Ajie mengatakan PPKM Jawa Bali membuat situasi yang sulit bagi pelaku usaha pariwisata. “Kami berhadapan dengan sisi kesehatan dan ekoonomi yang sama-sama darurat,” katanya.

Bobby berharap agar peraturan pemerintah itu diikuti dengan pengawasaan dan evaluasi, serta penegakan hukum kepada para pelanggar.

Ketua Komisi A DPR  DIJ Eko Suwanto mendesak pengawasan khusus pada destinasi wisata karena belum masuk dalam instruksi Gubernur DIJ, yang menindaklanjuti kebijakan PPKM ini.

“Kami juga meminta pemerintah menyediakan bahan makanan dan anggaran untuk Satgas Covid-19 di tingkat dukuh atau kampung agar dapat bekerja optimal selama masa PPKM itu,” katanya. (sky)

Pemerintahan