RADAR JOGJA- Tahun 2021 merupakan tahun ke Delapan turunnya Dana Keistimewaan  (Danais)  bagi Daerah DIJ yang tidak kecil jumlahnya ,dalam catatan yang ada tercatat 1,3 Triliun Rupiah  dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke DIJ, sebagai sebuah konsekwensi status Keistimewaan DIJ,  ujar  Wakil ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana Senin (4/1) di DPRD DIJ.

Huda menjelaskan bahwa setelah sekian lama dalam status keistimewaan dengan alokasi danais sejak tahun 2013, tetap masih menyisakan persoalan yang sangat terasa di warga masyarakat , salah satu problemnya adalah pemerataan Danais.

Sebenarnya inilah yang harus diperjuangkan untuk kesejahteraan warga masyarakat Jogjakarta.  bahwa  Danais masih terkonsentrasi pada lokasi dan program tertentu, belum bisa merata dirasakan manfaatnya oleh warga desa dan dusun dusun di DIJ.

Huda menambahkan,bahwa  Danais  digunakan untuk alokasi program keistimewaan itu betul, tidak semua urusan bisa dibiayai danais itu juga betul, tetapi bab kreativitas implementasi dan membuat program hingga merata itu masalah lain lagi, maka kalau kita “breakdown penerima manfaat danais berdasarkan kabupaten atau kota mungkin bisa dibilang merata, tapi kalau dilihat ke wilayah lebih kecil di desa apalagi dusun, akan terlihat bahwa sangat tidak merata’’,tambahnya.

Danais bisa dialokasikan ke desa desa dalam bentuk penguatan alokasi dana desa istimewa,dengan mengubah nomenklatur desa menjadi kelurahan ini jadi memungkinkan.

Pekerjaan Rumahnya ( PR)  nya adalah diperlukan  regulasi tambahan yang memungkinkan danais ini disebar merata ke kelurahan kelurahan dalam.bentuk alokasi dana kelurahan, bukan dalam bentuk  bantuan sosial atau hibah.Semua regulasi diatasnya memungkinkan untuk itu. Misal satu kelurahan mendapatkan alokasi 1 milyar saja, akan memerlukan 500 an milyar dan penggunaan nya sesuai mekanisme aturan alokasi dana desa. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai program keistimewaan yang dimusyawarahkan oleh kalurahan/desa sesuai kebutuhan, bukan topdown seperti saat ini.tegasnya.

Huda juga menyakini bahwa jika bisa diwujudkan demikian, maka berbagai masalah seperti kemiskinan, lapangan kerja, dan sebagainya akan banyak terbantu dengan danais, melalui berbgai program kreativitas desa/kalurahan dalam koridor keistimewaan  .

Diharapkan pemerintah Daerah juga bisa lebih terbuka dalam hal pengelolaan dan program yang ada sehingga masyarakat dari seluruh pelosok daerah di DIJ benar benar bisa merasakan keistimewaan DIJ melalui berbagai program Dana Keistimewaan bukan hanya untuk komunitas atau kelompok  atau organisasi tertentu aja , karena Dana Keistimewaan adalah milik warga masyarakat Jogjakarta, tutupnya. (sky)

Pemerintahan