RADAR JOGJA- Wakil Ketua Komisi B DPRD DIJ, Dwi Wahyu Budiantoro, menyayangkan serapan pupuk bersubsidi di DIJ  di bawah 70 persen. Banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya data tidak akurat.

Pemerintah pusat memberi kuota pupuk bersubsidi kepada DIJ berdasarkan permintaan pemda melalui data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diajukan,” ujarnya, Selasa (15/12).

Akibat terjadinya kelangkaan pupuk DPRD DIJ membentuk panitia khusus (pansus) pengawasan pupuk bersubsidi. Pansus bekerja untuk mencari solusi atas masalah tersebut.

Data Dinas Pertanian DIJ serapan pupuk Urea dari alokasi 41.007 ton  terserap  56,16 persen, SP 36  alokasi 2,815 ton  terserap  70,59 persen, NPK alokasi 26,127 ton terserap 74,53 persen, ZP alokasi 7,897 ton  terserap  62,84 persen.

Dwi menambahkan serapan pupuk di DIJ di bawah 70 persen karena penentuan kuota daerah berdasarkan laporan dari pemda melalui Dinas Pertanian.

“Persoalan yang muncul adalah pemerintah pusat mensuplai pupuk bersubsidi 60-70 persen dari permintaan DIJ,” tambahnya.

Pada 2008 permintaan pupuk DIJ sebanyak  64,998 ton. Tahun 2020 sekitar 77,260 ton kemungkinan dipenuhi 60 persen karena dinilai serapannya di bawah 70 persen. Yang sudah terealisasi pada 9 Agustus 2020 sebanyak 18,226 ton  dari rencana  alokasi 19,940 ton.(sky)

Pemerintahan