RADAR JOGJA –  Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta meluncurkan dua aplikasi sistem pembayaran. Keduanya yakni Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIAP) serta Sistem Informasi Penarikan Yang Lusuh dan Optimalisasi Pengedaran Uang Koin (SIPUL OPUK).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DIJ Hilman Tisnawan dalam peluncuran menyampaikan, digitalisasi dalam sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah di DIJ merupakan bukti nyata mengikuti perkembangan zaman. Juga mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi digital, memajukan teknologi.  “Pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan perekonomian DIJ,” jelasnya Hilman.

Aplikasi SIAP merupakan aplikasi yang dikhususkan kepada kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau yang lazim disebut money changer. Aplikasi tersebut untuk meningkatkan kualitas risk based supervision dan compliance penyelenggaran transaksi penukaran rupiah terhadap valas atau sebaliknya.

Aplikasi SIAP, sebutnya, tidak hanya mampu menyimpan data nasabah, namun juga dapat merekam seluruh transaksi yang dilakukan oleh nasabah secara real-time. Hal tersebut memudahkan proses bisnis pelaporan transaksi money changer, serta memudahkan Bank Indonesia untuk memperoleh big data berdasarkan profil dan transaksi nasabah. Bahkan, tidak hanya untuk mendeteksi pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terosime dengan lebih mudah. Tak hanya itu, juga membantu Bank Indonesia dalam menyusun kebijakan pelaporan dan profil pengawasan money changer berbasis risiko.

Di satu sisi, aplikasi SIPUL-OPUK merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan layanan penukaran uang lusuh dan optimalisasi koin kepada masyarakat yang bekerjasama dengan retail/swalayan dan BPR. Melalui aplikasi SIPUL-OPUK diharapkan proses penarikan uang kertas lusuh dan optimalisasi pengedaran uang koin akan berjalan lebih efektif. Sehingga, ketersediaan uang kertas layak edar di masyarakat akan terjaga dengan baik.

Di sisi lain peredaran uang koin akan menjadi lebih optimal sehingga tidak ada lagi idle coin. ”Karena masyarakat akan mudah dalam menukarkan atau membelanjakan uang koinnya ke ritel/swalayan, dan juga dapat melakukan tukar-menukar koin antar ritel untuk memenuhi kebutuhannya,” jelasnya. (sce/bah/ila)

Pemerintahan