RADAR JOGJA – Pasca ditetapkan status Siaga, Komisi A DPRD DIJ mendesak Pemprov DIJ untuk segera melakukan simulasi penanganan mitigasi bencana Gunung Merapi dalam masa pandemi Covid-19. 

“Baru kali ini di dalam literasi sejarah bencana Merapi di dalam pandemi Covid-19. Terkait itu, kami merekomendasikan Pemda DIJ untuk segera menyusun simulasi atas mitigasi bencana, rencana kontigensi Merapi dalam Pandemi Covid-19,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIJ  Eko Suwanto, Jumat (6/11) di DPRD DIJ.

Menurut Eko, simulasi mitigasi bencana penting karena masyarakat terdampak Merapi belum tentu siap. Dalam evakuasi, pengungsian harus selamat juga dari Covid-19. 

“Pemda juga harus melakukan edukasi pada masyarakat tentang bagaimana menyikapi Merapi secara bijak,” ujarnya.

Tempat pengungsian nantinya akan ada kontrol terhadap Covid-19. Harus ada tempat cuci tangan, MCK yang memadahi, dan tenaga medis yang cukup. Selain itu, Pemprov DIJ harus menjalin kerja sama dengan Pemda Jawa Tengah terkait kawasan regional pengungsian Merapi.

“Mudah-mudahan tidak meletus seperti 2010, tapi Pemda dan DPRD punya tanggung jawab untuk menyiapkan,” katanya. 

Terkait anggaran, Eko menyebutkan, hingga Desember mendatang masih ada Anggaran Belanja Tak Terduga dari APBD sekitar Rp 60 miliar. Dana tersebut bisa dipakai untuk melakukan edukasi pada masyarakat.

“Harus ada alokasi anggaran yang khusus untuk mengantisipasi bencana Merapi,” tegasnya.

Pihaknya juga mengajak pada seluruh masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan Gunung Merapi dari instansi yang resmi yang memberikan informasi benar dan akurat. Masyarakat diminta tidak panik, dan menaati anjuran pemerintah demi keselamatan bersama, serta bergotong-royong. (sky/tif)

Pemerintahan