RADAR JOGJA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) resmi mengundur Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 141/4528/SJ. Dalam surat tersebut dijelaskan, penyelenggaraan Pilkades dan PAW akan ditunda sampai selesainya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang. Meski Pilkades diundur, pemilihan perangkat/pamong desa tetap berlangsung. Terbukti dari pelaksanaan seleksi perangkat desa yang sedang dilaksanakan di beberapa kabupaten di DIJ.

Terbaru, pemilihan Dukuh Kembang Songo, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Bantul yang dilaksanakan Selasa (29/9) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Mengacu pada Perda Bantul nomor 5 tahun 2020, seleksi atau pemilihan perangkat desa harus bekerja sama dengan pihak ketiga seperti perguruan tinggi. Kepala Desa Trimulyo Jauzan Sanusi mengungkapkan, ini sudah kedua kalinya Desa Trimulyo bermitra dengan Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY. Tes dilaksanakan secara tertulis, tes psikologi, tes keterampilan komputer, pidato dengan Bahasa Jawa, keterampilan memimpin rapat, dan terakhir tes wawancara.

“Kami konsultasi terkait dengan pengisian lowongan pamong tertentu, lowongan yang akan diisi apa, sehingga perguruan tingginya siap,” ujarnya.

Sebelumnya, pihaknya pernah bermitra dengan UIN Sunan Kalijaga, APMD, dan UNY. Menurutnya, dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa, dapat mengurangi kecurigaan dan mencegah munculnya prasangka buruk dari masyarakat.

“Di samping menghindari praduga yang tidak benar, saya rasa sisi negatif (mekanisme) ini tidak ada. Nilai-nilai pengabdian masyarakat di perguruan tinggi juga bisa nyambung,” katanya.

PENETAPAN NILAI: Pelaksanaan pemilihan Dukuh Kembang Songo, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Bantul di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Selasa (29/9). (ALFI KARIN for RADAR JOGJA)

Wakil Ketua Panitia Desa Trimulyo Ihsan Khumadi menambahkan, proses seleksi perangkat desa dengan menggandeng pihak ketiga menguntungkan bagi pemerintah desa, apalagi ditambah dengan pendampingan dan advokasi lain. Selain itu menciptakan nuansa kekinian dengan menerapkan teknologi di dalamnya. Mengingat kemampuan perangkat desa setempat dalam menguasai teknologi informasi masih rendah. Oleh karena itu, selepas seleksi, rencananya di tahun depan akan ada program pendampingan perangkat desa dan ketrampilan penguasaan teknologi informasi.

“Aparatur kami itu generasinya tua-tua atau generasi old, sehingga harus menyesuaikan, makanya akademisi dari UMY ini diharapkan nanti bisa me-upgrade. Nanti mungkin di 2021 terkait dengan IT dan sekolah lurah,” tuturnya.

Selain Desa Trimulyo, Pemerintah Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, juga memilih UMY sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa. Kasi Pemerintahan Desa Sumberarum Titus Indrianta mengatakan UMY dipilih karena sesuai kriteria dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Sesuai Perda Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengusuan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 19 ayat 2. Menyatakan secara detil bahwa pelaksanaan ujian wajib bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang terakreditasi institusi paling rendah B dan mempunyai kompetensi terkait materi ujian.

“Secara umum selama pelaksanaan seleksi tidak ada permasalahan. Masalah hanya timbul ketika kredibilitas pihak ketiga diragukan,” ujar Titus yang pernah menjadi Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sumberarum.

Pihak ketiga melaksanakan pengujian tertulis dan keterampilan setelah peserta dinyatakan lolos administrasi oleh panitia. Kemudian hasilnya akan ditambah nilai lokalitas dan pengalaman kerja atau pengabdian yang penilainnya dilakukan panitia. Titus menjelaskan, sesuai mekanisme di Perda Kebupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019, nilai lokalitas hanya didapat pelamar dari wilayah desa. Dibuktikan dengan KTP minimal 1 tahun domisili. Jika ya, mendapat nilai 10 dan jika tidak, nilainya 0.

“Kalau nilai pengabdian, misalnya sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakan Desa selama 1-2 tahun, poinnya 1, dan seterusnya,” tambahnya.

Kendati demikian, Titus menilai mekanisme pengisian Dukuh yang masih perlu dievaluasi. Sebab salah satu syarat mendaftar menjadi dukuh adalah adanya dukungan minimal 15 persen dari warga setempat. Namun cara ini belum efektif sebagai filter untuk menentukan figur terpilih. Oleh karena itu menurutnya perlu ada mekanisme yang bisa lebih objektif.

“Warga boleh mendukung lebih dari satu calon. Kadang dukungan ini diberikan karena tidak enak dengan calon,” ungkapnya.

Pasca seleksi, UMY lanjut terlibat dalam program peningkatan kapasitas perangkat desa, terutama yang baru. Program ini dinamai Sekolah Perangkat Desa. Desa Sumberarum menjadi desa pertama sebagai pilot project program ini.

“Baru sebatas materi pengembangan diri, SDM. Jadi ke depannya masih akan dilanjutkan program ini,” jelas Titus.

Pihaknya berharap seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat menjaring SDM perangkat desa yang unggul. Tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga cerdas secara sosial, emosional, dan spiritual, mengingat beban kerja perangkat desa yang semakin bertambah.

“Di sisi lain juga perangkat yang mampu bekerja secara tim, tapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, karena kedudukannya sebagai pamong masyarakat,” tandasnya.

TERAMPIL TEKNOLOGI: Ujian komputer dalam seleksi perangkat desa untuk mengetahui kemampuan teknologi informasi. (UAD for RADAR JOGJA)

Masih di Sleman, selama sekitar 20 tahun menjabat sebagai Kepala Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Suhardjono merasa pengisian perangkat desa dengan melibatkan pihak ketiga sudah tepat. Sebab prosesnya yang transparan, disiplin dan sudah sesuai dengan Perda Kebupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019. Pihaknya menunjuk Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sebagai pihak ketiga karena merupakan perguruan tinggi yang sudah berakreditasi A dan berpengalaman mengadakan seleksi ujian perangkat desa. Sudah dua kali Pemerintah Desa Margomulyo dan UAD bermitra, sejak 2019.

“Saya rasa dengan mereka juga nggak mungkin ada KKN,” ungkap Kades yang akrab disapa Simbah ini.

“Dari desa kalau ada yang macam-macam kami nggak mau, misalnya titip supaya diluluskan, kami nggak mau,” lanjutnya.

Selama menggunakan mekanisme seleksi ini, Suhardjono mengaku tidak ada masyarakat yang keberatan dengan hasil seleksi. Terlebih ada tambahan nilai lokalitas dan pengabdian yang diketahui oleh warga.

“Diberi waktu juga untuk komplain, tapi selama dua minggu (setelah pengumuman) nggak ada komplain,” jelasnya.

Selain itu, pada saat ujian keterampilan seperti pidato, memimpin rapat, sambutan pada takziyah, acara keagamaan, dan sebagainya, warga dipersilakan untuk mendengar dan melihat langsung. Rencananya, jika ada kekosongan perangkat desa lagi, pihaknya akan menggandeng UAD kembali sebagai pihak ketiga seleksi ujian.

Pentingnya Nilai Tambah Lokalitas dan Pengabdian

Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DIJ Sugeng Purwanto menjelaskan, peraturan terkait pengangatan dan pemberhentian perangkat atau pamong desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) masing-masing Kebupaten. Dalam penyelenggaraan seleksi perangkat desa, keterlibatan pihak ketiga baik Iembaga atau perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Daerah/Peraturan Bupati di masing—masing Kabupaten.

Di wilayah Sleman mengacu pada Perda Kebupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Di Bantul, Perda Nomor 5 Tahun 2016 jo Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pamong Desa. Di Kulonprogo, Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa. Sedangkan di Gunungkidul menggunakan Perbup Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah Diubah dengan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018.

Kewenangan Provinsi dalam hal ini hanya melakukan pembinaan dan pengawasan. Sebagaimana tertuang dalam UU 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 114. Salah satunya pembinaan manajemen pemerintahan desa dan seleksi perangkat desa menjadi bagiannya.

“Dalam hal ini melakukan monitoring dan pemantauan melalui kebijakan rencana strategis yang diakomodir pada penganggaran setiap tahunnya untuk melaksanakan kegiatan pembinaan,” katanya.

Pengisian perangkat desa/pamong Kalurahan merupakan kewenangan kepala desa/lurah. Dalam proses pengisiannya, kepala desa/lurah membentuk panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa/pamong Kalurahan.

“Namun dengan perguruan tinggi mana, tergatung dari panitia seleksi. Kemudian pengisian perangkat desa/pamong Kalurahan menjadi kewenangan penuh kepala desa atau lurah,” jelas Sugeng.

Mekanisme ini sendiri sudah dilakukan sejak diberlakukannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pihaknya menilai, dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini perguruan tinggi, proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa menjadi Iebih terstruktur. Anggaran penyelenggaraan menjadi lebih efisien dan menghasilkan perangkat desa dengan kompetensi yang dapat merespon perubahan yang terjadi.

“Di sisi Iain, bisa jadi didapat perangkat yang pintar tapi kurang mengakar di dalam masyarakat. Walau demikian, dalam Permendagri sebenarnya juga sudah diatur bahwa perangkat desa/pamong Kalurahan harus memenuhi persyaratan umum dan khusus,” ungkap Sugeng.

“Nah, persyaratan khusus ini yang kemudian diterjemahkan supaya perangkat desa/pamong kalurahan memperhatikan hak asal-usul, ada nilai sosial budaya masyarakat. tetapi di syarat Iainnya yang ditulis resmi tetap Kebijakan Pemda Kabupaten,” lajutnya menjelaskan.

Sugeng mencontohkan di Kabupaten Sleman, terdapat tambahan nilai pengabdian bagi calon perangkat desa yang memiliki pengalaman bekerja di lembaga desa atau dan nilai lokalitas. Nilai lokalitas misalnya, calon harus berasal dari penduduk desa setempat, tambahan nilai 10.

Walaupun belum ada kebijakan tertulis, Pemerintah Provinsi DIJ mengarahkan supaya muatan Iokal dan materi terkait Keistimewaan DIJ juga diujikan materi terkait keistimewaan. Sebagaimana termaktub dalam Pergub DIJ Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan. Menyatakan bahwa Pamong Kalurahan sebagai Pembantu Lurah yang berkedudukan sebagai Pemangku Keistimewaan, yang melaksanakan penugasan urusan keistimewaan.

Terkait Keistimewaan DIJ, mulai tahun 2020 ada perubahan nomenklatur jabatan pemerintahan DIJ. Di tingkat desa, nomenklatur jabatan kepala desa di tingkat kebupaten berubah menjadi lurah.

Nomenklatur jabatan sekretaris kepala desa berubah menjadi carik. Begitu pula jabatan di bawahnya, misalnya urusan tata usaha dan umum menjadi tata laksana, urusan keuangan menjadi danarta, Lalu urusan perencanaan menjadi pangripta, sie pelayanan menjadi kamituwa, sie pemerintahan menjadi jagabaya, dan sie kesejahteraan menjadi ulu-ulu, dan lain-lain.

Kendati demikian, kata Sugeng, perubahan nomenklatur tidak mempengaruhi proses seleksi. Hanya saja setidaknya para calon perangkat desa mengetahui perubahan tersebut.

Sugeng menambahkan, dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa dengan melibatkan akademisi perguruan tinggi, tidak muncul masalah jika prosesnya akuntabel dan transparan.

“Lembaga atau Perguruan Tinggi yang diminta bantuan seleksi perangkat desa/Pamong Kalurahan, biasanya akan melakukan evaluasi terkait mekanisme seleksi. Hasil evaluasi tersebut dusampaikan kepada kepala desa atau lurah,” tandasnya.

Tahap wawancara dalam seleksi perangkat desa di Desa Margomulyo, Sleman. (UAD for RADAR JOGJA)

Sementara itu Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kulonprogo, Duana Heru Supriyanta menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam seleksi perangkat desa sangat membantu. Khususnya dalam tes tertulis yang dapat mengukur IQ, SQ, dan EQ para calon dengan proporsional.

Di Kabupaten Kulonprogo, seleksi perangkat desa hanya dilakukan secara tertulis. Dari pengalaman Duana menjabat sebagai Camat di Kecamatan Nanggulan, Kulonprogo, mekanisme ini memiliki kekurangan pada aspek sosialnya. Hal ini dapat mempengaruhi penerimaan warga terhadap perangkat desa terpilih.

“Kalau hanya ujian tertulis, jadi lebih banyak pada aspek kecerdasannya saja, sementara hubungan sosialnya kalau di masyarakat ‘kan penting juga. Sementara kalau hanya sosialnya saja yang dikedepankan tapi tidak pintar administrasi dan tidak bisa mengikuti IT, ya repot,” ungkapnya.

Dari tes tertulis tersebut, hasil yang keluar adalah nilai angka. Kemudian dirangking dan peraih nilai tertinggilah yang lulus. Oleh  karena itu, Duana menilai akan lebih bijak jika penilaian seleksi ditambah dengan wawancara. Tujuannya untuk mengetahui lebih detil sosok calon dan komitmennya. Namun mekanisme ini tidak bisa dilaksanakan begitu saja oleh panitia dari desa.

“Tentu akan diatur Perda atau Perbup. Saat ini juga baru disusun Perbup menyesuaikan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan, tapi apakah terkait dengan pengisian (jabatan)nya atau tidak, kami masih belum koordinasi lagi,” jelasnya.

Di Kulonprogo, keterlibatan perguruan tinggi sendiri hanya sebatas pada seleksi. Kendati demikian program lanjutan berupa pendampingan atau penguatan perangkat desa dinilai perlu. Hanya saja perlu didukung dengan kebijakan maupun anggaran pelaksanaan.

“Setelah dilantik idealnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan seperti halnya CPNS itu. Tapi anggaran Pemda dan Pemdes terbatas,” kata Duana.

Kajian dan Materi Seleksi Sesuai Kondisi Masing-masing Desa

Perguruan tinggi yang menjadi pihak ketiga dalam pelaksanaan seleksi perangkat tiga desa tersebut yakni Fakultas Hukum UAD melalui LPM UAD dan Laboratorium Ilmu Pemerintahan (Lab IP) UMY.

Dekan Fakultas Hukum UAD Rahmat Muhajir Nugroho menjelaskan, pihaknya telah terlibat dalam seleksi perangkat desa sejak 2016. Tepatnya di Kabupaten Kulonprogo, Sleman, dan Bantul. Dalam satu tahun menyeleksi sekitar lima desa. Sedangkan UMY melalui prodi Ilmu Pemerintahan baru terlibat sejak tahun 2019. Hingga September 2020 tercatat ada 10 desa di Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulonprogo yang menjadi mitranya dalam seleksi perangkat desa.

Sistemnya, pihak pemerintah desa memilih sendiri perguruan tinggi mana yang akan menjadi mitra atau pihak ketiga dalam penyelenggaraan seleksi perangkat desa.

Menurut Rahmat, melibatkan akademisi dalam perekrutan ini merupakan langkah bagus yang dilakukan pemerintah. Sebab sebelum diatur dalam Perda terbaru, rekrutmen pamong atau perangkat desa tidak melalui tes melainkan melalui penunjukan. Tes dalam seleksi tjuannya untuk meningkatkan kualitas dari perangkat desa.

“Tuntutannya sekarang mereka harus lebih menguasai IT. Kadang tidak mudah untuk bisa dikuasai oleh generasi usia lanjut. Sekarang dengan adanya Undang Undang Desa, beban desa semakin berat. Dana desa  (Rp 1 Miliar per desa per tahun) juga butuh dikelola dengan baik,” ungkapnya.

Selain itu menjadi daya tarik bagi anak-anak muda yang berpendidikan tinggi untuk berkarya dan mengabdikan ilmunya di desa, karena diberikan ruang untuk berinovasi.

Berdasarkan seleksi perangkat desa yang dilakukan UAD sejak 2016, Rahmat mengamati dari tahun ke tahun makin banyak peserta dari kalangan muda. Rata-rata usia 20 hingga 30an. Bahkan di Desa Pajangrejo, Bantul, dukuh terpilih adalah perempuan berusia 23 tahun.

“Banyak sekali anak muda yang lolos menjabat perangkat desa. Misalnya jadi carik, kaur keuangan, kasi pemerintahan, dan lain-lain. Bahkan ada yang masih studi, ada yang masih kuliah semester 7 sudah jadi sekretaris desa. Tapi memang hasil seleksinya menguasai (kompetensi),” paparnya.

SELEKSI DUKUH: Lab IP UMY sebagai fasilitator seleksi Pamong Pemerintah Kalurahan Tawangsari, Kulonprogo. (NANANG F/RADAR JOGJA)

Baik UAD maupun UMY, yang terlibat dalam tim seleksi perangkat desa adalah dosen dan mahasiswa. Jumlahnya 9-10 orang. Dosen berperan dalam pembuatan soal, penilaian, pengawas, penguji saat wawancara maupun ujian praktik. Tentu yang memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan materi seleksi. Sedangkan mahasiswa berperan untuk membantu secara teknis.

“Posisi kami hanya sebagi penguji. Ya membuat soal, menguji, kemudian melaporkan hasil rekapitulasi nilai dan presentasenya. Hasilnya kami rekap dan diranking, itu yang kami serahkan ke panitia desa dengan berita acara,” jelas Rahmat.

Panitia dari pemerintah desa yang kemudian mengumumkan hasil ke peserta secara transparan. Pihak ketiga tidak berhak mengumumkan. Ranking 1 dan 2 akan direkomendasikan ke Camat untuk penetapan jabatan. Tes seleksi hanya berlangsung selama satu hari. Mulai pagi dan biasanya selesai sore hari.

“Tidak boleh beda hari, hari itu juga harus selesai,” ujarnya.

Persiapan pembuatan soal kira-kira satu minggu hingga satu bulan. Menyesuaikan kebutuhan dan profil atau latar belakang masing-masing desa. Dari data profil desa, soal tes disesuaikan pula dengan kompetensi secara akademik.

“Misalnya terkait pemecahan masalah, kasus sengketa itu sering terjadi,” katanya.

Tahapan seleksi perangkat desa meliputi tes tertulis, tes psikologi, tes keterampilan IT/komputer, dan wawancara. Khusus jabatan dukuh, ada ujian pidato dengan Bahasa Jawa. Namun di Kulonprogo hanya dilakukan tes tertulis. Sedangkan di Sleman, penilaian-penilaian tersebut juga ditambah dengan lokalitas dan pengabdian atau keaktifan peserta di lingkungan desa masing-masing. Di Kabupaten Gunungkidul peraturannya sedikit berbeda karena menerapkan mutasi dan penjaringan dari pemerintah desa sendiri.

Koordinator Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY Sakir Ridho Wijaya menjelaskan, untuk penilaian lokalitas dan pengabdian dilakukan oleh panitia desa. Ini karena mereka yang paling mengetahui kondisi sosial setempat. Selanjutnya diakumulasikan nilainya dengan hasil tes dari pihak ketiga.

“Alhamdulillah selama ini aman-aman saja terkait hasil tes, tidak ada protes. Biasanya masing-masing peserta hanya minta rincian hasil tesnya agar transparan. Kami menjaga profesionalitas. Meskipun yang mau ‘titip’ dan lobi-lobi itu kenyataannya memang masih banyak dan ada,” jelasnya.

Di sisi lain Sakir mengakui, dari peserta yang pernah mereka seleksi tidak semuanya paham terkait pemerintahan desa.

“Memang rata-rata sarjana, tapi ketika belum punya pengalaman dan pengetahuan tentang pemerintahan desa perlu pendalaman supaya kinerjanya jelas,” ujarnya.

Pihaknya belum melakukan pengukuran terkait indikator perangkat desa ideal yang lebih detil, terlebih kondisi dan kebutuhan tiap desa berbeda-beda. Namun saat ini sedang mempersiapkan riset terkait dampak pemilihan perangkat desa terbuka terhadap kinerja dan pelayanan desa.

“Intinya bagaimana kira-kira perangkat desa yang dihasilkan dari proses seleksi terbuka ini, berdampak positif apa tidak untuk peningkatan kinerja atau pelayanan di desa? Nah ketika diketahui beberapa masalah atau kendala, perlu ada peningkatan kompetensi atau keterampilan dari perangkat desa dan seleksi berikutnya,” papar Sakir.

Hasil riset nantinya menjadi bukti bagaimana proses manajemen SDM di desa terbentuk. Ketika SDM meningkat, pelayanan desa akan semakin baik hingga kesejahteraan masyarakat ikut meningkat.

Beberapa hal menjadi catatan para akademisi ini sebagai pihak ketiga penyelenggara. Disebutkan, peraturan daerah tentang sistem perangkat atau pamong desa perlu dibuat lebih detil. Termasuk bagaimana peningkatan kapasitas perangkat desa.

“Ketika sudah jelas, dari perguruan tinggi misalnya akan ada pogram pengabdian masyarakat itu targetnya sudah jelas, bisa juga menjadi desa mitra perguruan tinggi. Kan sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya bidang pengabdian,” tutur Sakir.

Selain itu, dari pihak panitia terkadang belum memahami secara detil bagaimana kewenangan panitia dan pihak ketiga. Seperti yang diungkapkan Rahmat, terakadang ada perbedaan persepsi secara akademis yang objektif dengan persepsi panitia yang subjektif.

Misalnya, ketika hasil nilai tes peserta sangat bagus karena menguasai materi, di sisi lain berdasarkan pengalaman panitia sosok tersebut tidak menguasai komunikasi dengan masyarakat. Untuk menghindari tumpang tindih seperti itu, menurut Rahmat harus ada mekanisme penambahan nilai seperit yang dilakukan di Sleman.

“Tapi maksudnya bukan intervensi. Kami mengharapkan yang terpilih ya secara akademis bagus dan secara sosial juga bisa mempimpin masyarakatnya. Tidak boleh secara subjektif seperti kedekatan, nepotisme,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengabdian perguruan tinggi, setelah perangkat desa terpilih, pihak IP UMY melanjutkan dengan program peningkatan kapasistas perangkat desa. Program ini dikemas dalam Sekolah Perangakat Desa, baru dilakukan di satu desa yakni Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman.

Sebagai penguatan tata kelola pemerintahan desa tim dari UAD juga diminta melakukan pelatihan teknik mediasi penyelesaian konflik. Dilakukan dengan kacamata hukum yang perlu diketahui perangkat desa. Mulai dari konflik antartetangga sederhana hingga sengketa tanah kerap menjadi permasalahan yang harus diselesaikan perangkat desa. (tif)

Pemerintahan