RADAR JOGJA – Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menegaskan DPRD DIJ tidak diperkenankan mempublikasikan nama anggota dewan yang positif Covid-19. Menurutnya, keterbukaan informasi pejabat terkait Covid-19 sebagai urusan pribadi.

“Soal pusat meminta nama pejabat positif dibuka ke publik itu sifatnya imbauan saja. Karena aturan normatifnya tidak boleh,” kata Huda, Kamis (17/9).

Sebelumnya, Ombudsman RI sempat meminta pejabat publik untuk terbuka saat dinyatakan positif Covid-19. Namun Huda kekeuh bahwa sebagai lembaga DPRD tidak berhak menyampaikan informasi itu ke publik.

“Kami harus ikuti aturan, mulai dari hasil swab test sampai tracing. Jika pusat mengimbau terbuka, itu urusan masing-masing pribadi,” ujarnya.

Huda menyatakan uji swab pada anggota DPRD DIJ pada Sabtu lalu (12/9) merupakan inisiatif DPRD untuk memberi contoh kepada masyarakat bahwa Covid-19 bisa menyerang siapa saja. Sebanyak 32 dari 55 anggota DPRD DIJ menjalani uji swab. Hasilnya, empat orang positif Covid-19.

“Gelombang kedua sebanyak 23 orang kemarin juga melakukan swab test namun hasilnya belum keluar,” jelasnya.

Hasil tracing atas keempat anggota DPRD DIJ yang positif Covid-19 belum diketahui. Namun Huda menduga mereka terpapar karena transmisi lokal di DIJ. Sebab, anggota dewan sedang rutin menghadiri rapat paripurna untuk membahas APBD DIJ 2021. (sky/tif)

Pemerintahan