RADAR JOGJA – DPRD DIJ meminta Pemprov DIJ mengaktifkan kembali pos monitoring di berbagai pintu masuk perbatasan DIJ. Tujuannya untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di DIJ yang kian meningkat, sehinggak tidak yerjadi ledakan kasus. 

Kendati demikian mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77/2020, Pemprov DIJ menyatakan penutupan pembatasan tidak bisa diterapkan. Sehingga diperlukan langkah  lain. Menurut Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto, ada tiga rekomendasi yang dapat dilakukan.

”Terkait pencegahan kasus Covid-19, ada tiga rekomendasi penting dari Komisi A,” jelas Eko Suwanto di Gedung DPRD DIJ, Kamis (10/9).

Pertama, menghidupkan kembali pos monitoring di empat pintu masuk DIJ yang berbatasan dengan Klaten, Wonogiri, Purworejo, dan Magelang. Pengaktifan pos monitoring ini menjadi cek poin bagi warga yang melalui. Rekomendai kedua, menambah anggaran khusus bidang kesehatan yang nantinya diperuntukkan untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi seluruh tenaga kesehatan (nakes). Baik berupa penambahan APD serta pemenuhan gizi.

“Yang terakhir, melibatkan anggota SAR Satlinmas yang berjumlah lebih dari 38 ribu personel untuk sosialisasi pencegahan penularan Covid-19 di tingkat paling bawah. Itu tiga rekomendasi dari kami,” jelasnya. 

Sekretaris Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, berdasarkan pengalaman penerapan PSBB di Jakarta sebelumnya, dipastikan PSBB kali ini akan berdampak di wilayah lain termasuk DIJ. 

“Kami akan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk penegakan protokol kesehatan,” ujarnya. 

Aji menyatakan Pemprov DIJ akan memperketat pelaksanaan Pergub Nomor 77/2020. Sebab menutup akses keluar masuk DIJ tidak memungkinkan.

“Apalagi jumlah kendaraan yang keluar masuk DIJ sekarang sudah sangat banyak. Maka yang harus kita antisipasi justru di titik kedatangan pemudik seperti terminal, stasiun kereta, serta bandara,” lanjutnya. 

Selain itu, meski Kementerian Kesehatan menyebutkan rapid test tak lagi diperlukan untuk perjalanan luar kota, Pemprov DIJ tetap memberlakukan aturan surat sehat dan rapid test bagi siapapun yang masuk wilayahnya. (sky/tif)

Pemerintahan