RADAR JOGJA – Melalui Raperda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik yang diinisiasi DPRD DIJ,  Pemprov DIJ didorong lebih transparan dalam keterbukaan informasi publik. Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menyampaikan, latar belakang dibentuknya raperda ini karena masyarakat perlu keleluasaan akses informasi dan dokumentasi terkait pembangunan dan penganggaran di DIJ. 

“Raperda juga menjadi strategi penting untuk mendorong kejujuran dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran. Untuk pencegahan korupsi,” jelasnya, di sela pembahasan Raperda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di Kantor DPRD DIJ. Selasa (1/9).

Menurut Eko, masyarakat harus bisa mendapatkan akses penuh untuk mengetahui  informasi dan dokumentasi terkait kebijakan pembangunan dan anggaran yang di dalamnya menggunakan APBD dan Danais.  Pihaknya berharap organisasi non pemerintah yang mendapatkan fasilitasi dari APBD atau Danais juga bisa memberikan informasi pada masyarakat. Karena itu DPRD DIJ mendorong Diskominfo DIJ untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keterbukaan informasi publik bersama Komisi Informasi DIJ.

“Sesuai target tahun 2018, sekarang tahun 2020 seluruh desa di DIJ sudah terhubung dengan internet. Harapannya tahun depan diikuti dengan literasi digital terkait keterbukaan informasi publik,” katanya

Sementara itu Kepala Diskominfo DIJ Rony Primanto mengungkapkan, raperda ini sudah lama ditunggu. Keterbukaan informasi di masyarakat untuk mencegah korupsi kolusi dan nepotisme. Dengan begitu setiap OPD dapat transparan dalam pengelolaan anggarannya. 

Ada pula payung hukum memberdayakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan layanan pada masyarakat dan mencegah korupsi.

“Tugas PPID tidak lagi sampingan tapi tugas pokok,” tegasnya. (sky/tif)

Pemerintahan