RADAR JOGJA – Proses perencanaan anggaran pembangunan di DIJ diharapkan bisa lebih terbuka dan membuka partisipasi publik. Guna menjamin hal tersebut  DPRD DIJ mengajukan Raperda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menyatakan, saat ini rakyat ingin pemerintah daerah jujur dan terbuka dalam soal kebijakan dan anggaran. Ada hak universal soal informasi.

”Konstitusi kita di dalam UUD 1945 hasil amandemen menjamin hak untuk  tahu. Raperda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik penting untuk DIJ agar proses perencanaan kebijakan dan anggaran bisa diakses publik secara terbuka. Rakyat DIJ inginkan pemerintah daerah jujur dan terbuka dalam soal kebijakan dan anggaran,” kata Eko, Jumat (28/8).

Setelah secara resmi diajukan dalam rapat paripurna DPRD DIJ pada 3 Agustus 2020 silam kini proses pembahasan Raperda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik terus bergulir. Secara khusus, Eko menyebutkan ada sejumlah tujuan raperda tata kelola keterbukaan informasi publik. Di dalam raperda Pasal 2 berikan soal upaya mewujudkan keterbukaan dan kejujuran dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran di daerah. Perlunya mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan dan penganggaran di daerah dan meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penganggaran di daerah.

Raperda Tata Kelola Keterbukaan Informasi berupaya mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dengan  penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurutnya selama ini, tugas sebagai PPID dianggap hanya ”samben” dan tidak diberikan dukungan yang memadai baik dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, serta anggaran yang memadai dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Raperda memuat juga soal penguatan terhadap Komisi Informasi Daerah sebagai institusi yang memang diberi kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Serta berwenang menangani sengketa informasi publik, termasuk upaya memperkut pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dengan mandayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. (kus/ila)

Pemerintahan