RADAR JOGJA – Wakil Ketua Komisi B DPRD DIJ Dwi Wahyu B meminta pembangunan jalan tol Jogja-Bawen maupun Jogja-Solo berdampak positif bagi perekonomian masyarakat DIJ. Sebab DPRD DIJ belum menerima penjelasan detil mengenai konsep pembangunannya.

“Pemda harus memberi penjelasan. Jangan sampai ketika sudah jadi kita ndelongop. Seperti bandara (YIA) sekarang, kita dari bandara dapat apa? Bandara itu kita ndelongop,” ungkapnya di Kantor DPRD DIJ, Rabu (15/7).

Tujuan pembangunan tol, lanjut Dwi, harus ada kejelasan terhadap perekonomian DIJ. Sebab itu dia mafhum ketika Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat ragu-ragu menyetujui proyek nasional tersebut.

“Isu atau pernyataan Ngarsa Dalem tidak setuju atau setuju, itu terjadi karena tidak ada kejelasan. Keberadaan tol harus memihak pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kan nggak jelas,” keluhnua.

Menurut Ketua Fraksi PDIP ini, saatnya Biro Administrasi Perekonomian Pemprov DIJ, Sumber Daya Alam Setda DIJ maupun Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIJ mendiskusikannya bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Tujuannya untuk memperjelas sejauh mana manfaat keberadaan kedua tol tersebut.

“Begitu pula rest area, harus terkonsep dengan exit tol. Artinya rest area mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Proses pembangunan tol Jogja-Bawen kini memasuki tahapan sosialisasi pembebasan lahan. Tol sepanjang kurang lebih 7,65 kilometer ini melewati tiga kecamatan di wilayah Sleman yaitu Kecamatan Tempel meliputi Desa Banyurejo 166 bidang tanah, Tambakrejo 88 bidang tanah dan Sumberrejo 12 bidang tanah. Kedua, Kecamatan Seyegan meliputi Desa Margokaton 190 bidang tanah, Margodadi 76 bidang tanah dan Margomulyo 106 bidang tanah. Terakhir yakni Kecamatan Mlati yang akan melewati Desa Tirtoadi dengan 277 bidang tanah yang harus dibebaskan.

Setelah perjanjian antarstakeholder ditandatangani, Dinas Perindustrian akan masuk mengisi konten rest area dengan syarat rest area harus tipe A. Dwi berharap jangan sampai wilayah DIJ sekadar untuk lewat tol. Sebab kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat.

“Masyarakat harus menjadi subyek bukan obyek penderita,” tegasnya. (sky/tif)

Pemerintahan