RADAR JOGJA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan pembukaan objek wisata tak sepenuhnya terkait pendapatan daerah. Hanya saja dia tak menampik adanya perputaran roda ekonomi terutama bagi masyarakat lintas kalangan.

Pemprov DIJ sendiri memang tak pernah menutup objek dan destinasi wisata. Pertimbangan penutupan justru dilakukan oleh pengelola tempat wisata. Karena tidak adanya wisatawan dan untuk menekan persebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Pembukaan kembali tempat wisata tidak ada kaitannya dengan pendapatan daerah. Ini bukan alasan untuk itu. Disatu sisi kami juga belum pernah menutup tempat wisata. Kalau masing-masing mau buka silakan saja, tapi protokol kesehatan dijalankan,” jelasnya, ditemui di Bangsal Kepatihan Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (16/6).

Pemprov DIJ, lanjutnya, tengah fokus pada perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Berupa refocusing anggaran sekitar Rp 300 miliar. Refocusing ini terkait anggaran penanganan Covid-19.

“Lakukan perubahan RPJMD sesuai hasil rapat dengan DPRD. Refocusing sekitar Rp 300 miliar sekian. Untuk (anggaran) yang sudah digunakan dari APBD belum dapat laporan dari BPBD,” katanya.

Kepala Bappeda DIJ Budi Wibowo menuturkan perubahan RPJMD sangatlah penting. Terlebih kondisi pandemi Covid-19 tidak bisa terprediksi. Alhasil refocusing ini turut berdampak pada pencapaian target indikator kinerja.

Pihaknya juga telah menghitung kemampuan keuangan Pemprov DIJ. Tak hanya untuk kurun waktu 2020 tapi hingga 2022. Berdasarkan kajian, dampak Covid-19 masih bisa dirasakan di rentang waktu 2021 hingga 2022.

“Refocusing sudah Rp 265 miliar hingga Rp 300 miliar selama masa tanggap darurat. Kemudian kami hitung kemampuan keuangan sejauh mana. Lalu ubah di APBD 2020, mengubah target kinerja tidak hanya 2020 tapi juga kemampuan di 2021 dan 2022,” jelasnya.

Budi mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk gumregah. Apabila bertahan di rumah tanpa aktivitas ekonomi menciptakan gelombang resesi ekonomi. Aktivitas usaha tetap bisa berlangsung. Tentunya dengan catatan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Dia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memberi kelonggaran perijinan. Sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan optimal. Kelonggaran bukan berarti menerbitkan perijinan secara massif. Namun memberi lampu hijau kepada pemohon yang sesuai kriteria.

“Paling penting sektor riil harus bergerak lalu perijinan di kabupaten kota harus keluar semua. Unit usaha dibuka tapi protokol diketatkan agar sektor riil ekonomi jalan. Kita tidak tahu Covid ini sampai kapan,” katanya. (dwi/tif)

Pemerintahan