RADAR JOGJA – Warga Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan, Kecamatan Srandakan Bantul menolak adanya pertambangan pasir di kawasan ‘wedi kengser’ Sungai Progo. Puluhan perwakilan warga mendatangi kantor DPRD DIJ, Kamis (11/6) untuk mengadu dan menanyakan izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang tersebut. Ketua RT di Padukuhan Nengahan Karjono mengungkapkan, belum ada diskusi bersama warga terkait IUP.

“Pernah ada sosialisasi tapi kok bisa Izin Usaha Penambangan (IUP) itu turun? Turun dari mana kok RT yang wakil warga tidak diajak berembug. Kekecewaan ini kami sampaikan ke ketua DPRD DIJ. Kalau sana ditambang, masyarakat terus gimana?” jelas Karjono.

“Lokasi itu untuk pakan ternak, kehidupan masyarakat nek ditambang rusak, akibate dadi jero terus masyarakat nasibe pripun,” tambahnya.

Salah satu warga Yohanes Sukamtomo mengatakan, penolakan tambang pasir di wedi kengser Progo Srandakan sudah dilakukan warga sejak 2017 lalu. Bahkan menyertakan analisis dampak lingkungan. Namun, tanpa adanya pemberitahuan lanjutan kepada warga, IUP salah satu PT penambang diketahui telah disetujui dan sudah turun.

Dampak kerusakan yang disampaikan yakni sisi selatan Jembatan Progo sisi barat dan timur keropos. Ada penyangga tiang listrik di sebelah sungai yang mengaliri Kulonprogo dan Bantul juga sudah miring.

“Sejak Bupati Idham Samawi, menghendaki wedi kengser jangan dikeruk, aja disedot ben digarap. Pak Idham malah memberikan hibah kambing untuk warga penambang agar beralih profesi sebagai peternak. Kami bingung mau mengadu ke mana sampai saat ini,” keluhnya.

Yohanes mengaku instansi terkait perizinan belum pernah menemui warga. Saat kembali melayangkan protes pada 2019, hasilnya nihil.

“Februari 2020 warga ditunjukkan IUP sudah turun. Kami dijanjikan bertemu dengan PT yang mengelola tapi kok sampai sekarang tidak ada. Pun Komisi C DPRD DIJ kok tidak ada follow up juga,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DIJ Nuryadi menyampaikan pihaknya akan segera meninjau lokasi sebagai tindak lanjut permasalahan. Dia pun mengapresiasi warga yang sudah menyampaikan aspirasinya ke DPRD DIJ.

“Minggu depan kami akan lihat langsung di lokasi, bagaimana sebenarnya kondisi di sana. Setelah itu kami undang instansi terkait untuk mengetahui secara detail terkait aturan yang ada,” katanya. (sky/tif)

Pemerintahan