RADAR JOGJA – DPRD DIJ akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) DIJ tentang Ketertiban Umum dengan memasukkan kewajiban menjalankan protokol kesehatan bagi masyarakat. Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengatakan, setidaknya dalam satu bulan ke depan revisi tersebut dapat disahkan.

“Saat ini masyarakat ramai berkerumun tanpa masker dan physical distancing tapi tidak bisa ditindak karena tidak ada payung hukumnya. Kami akan masukkan dalam Perda, tidak membuat baru tapi merevisi Perda tentang Ketertiban Umum yang sudah ada,” jelas Huda di sela sambung rasa bersama para guru SD IT Salman Al Farisi Wedomartani, Rabu (10/6).

Aturan protokol kesehatan yang dicantumkan di antaranya kewajiban menggunakan masker di ruang-ruang publik. Disertai sanksi-sanksi yang diberikan pada masyarakat yang melanggar.

“Saat ini Satpol PP atau aparat penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat warga berkerumun, hanya bisa mengimbau untuk pergi. Tapi nanti ketika sudah ada Perda bisa menindak tegas, sanksinya bisa disesuaikan sesuai Perda,” terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Anton Prabu Semendawai menegaskan sanksi dalam Perda tersebut juga termasuk mengatur pengelola-pengelola ruang publik yang abai. Seperti pengelola pasar, mall, sekolah, dan lainnya.

“Yang tidak menyediakan tempat cuci tangan, thermo gun atau pengunjung tak pakai masker, maka bisa ditindak,” tegasnya. (sky/tif)

Pemerintahan