RADAR JOGJA – Masih ditemukan data dana bantuan sosial (bansos) dari APBD yang tidak akurat di Kecamatan Depok, Sleman. Hal tersebut ditemukan Komisi A DPRD DIJ dalam monitoring dan evaluasi berkaitan dengan penanganan dampak Covid-19 yang dilakukan di Kecamatan Depok, Kamis (4/6). Selain itu ada laporan bahwa penerima bantuan sudah meninggal atau berpindah alamat.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menyebutkan, bantuan sosial kepada masyarakat yang terkucur dari dana desa tercatat Ro 144.38 miliar untuk 80.221 KK. Dari  APBD DIJ  Rp 203,3 milliar untuk  169 383 KK, serta dari kabupaten/kota se DIY sekitar  Rp 165.42 miliar untuk 138.618 KK.

“Kami menerima aduan tentang carut marut bansos. Kami minta pemprov DIJ menelusuri lagi data aktualnya soal warga yang terdampak. Pemprov DIJ harus secara transparan dan terbuka memberikan informasi terkait hal penggunaan dan hasil yang dicapai dalam penyaluran dana tersebut,” jelasnya.

Dalam waktu dekat Komisi A akan mengundang instansi terkait untuk membahas hal ini agar bantuan tepat sasaran, diberikan kepada warga yang sangat memerlukan dan masih hidup.

“Masa orang meninggal kok masuk daftar penerima bansos. Kami akan cek kebenaran laporan masyarakat tadi dalam rapat kerja dan lakukan penelitian bersama,” tegasnya.

Laporan yang dimaksud berkaitan dengan penggunaan anggaran, berapa  banyak alokasi anggaran yang sudah diterima oleh warga, serta solusi atas masalah bantuan sosial untuk warga yang sudah meninggal bisa diterima oleh ahli waris atau dikembalikan ke kas daerah.

“Kami ingin segera ada data dari lapangan yang benar dan akurat. Laporan dari masyarakat pun harus disertai bukti dari lapangan. Pemprov juga harus segera turun cek dan tindak lanjuti laporan tersebut. Ini penting untuk bahan pertimbangan kebijakan ke depan penyaluran bansos ini sesuai aturan dan tepat sasaran,” tuturnua.

Selama masa tanggap darurat,  lanjut Eko, menurutnya alokasi anggaran haru merujuk untuk pencegahan penyebaran Covid-19, penguatan sistem kesehatan termasuk lembaga lembaga kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Selain itu untuk gerakan penguatan kesehatan warga dengan memberikan asupan gizi dan vitamin kepada masyarakat yang rentan seperti lansia, ibu hamil serta warga kurang mampu.

“Berkaitan pemetaan situasi yang ada terkait kondisi wilayah dalam wabah Covid -19, perlu perluasan rapid tes di berbagai titik keramaian,” tambah Eko.

Pendamping sosial kecamatan Depok, Sleman Yovita menuturkan detil fakta lapangan. Data yang bermasalah dan tumpang tindih yakni adanya satu keluarga menerima berbagai bantuan yang diberikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun di kecamatan Depok juga ada laporan warga menolak bantuan BSP yang diberikan oleh Pemda DIJ sekitar 200 paket.

Dari desa Maguwoharjo ada 37 undangan pengambilan bantuan BST Pemda DIJ diberikan kepada warga,  tetapi 35  undangan ditolak dan dikembalikan karena mereka sudah mendapat bantuan lain.

“Ini kemudian memantik persoalan sosial akibat kesalahan pemberi data ke pemda DIJ,” kata Yovita.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Desa Condongcatur Muhammad Taufik menilai saat ini persoalan yang terpenting adalah tidak akuratnya data sehingga terjadi tumpang tindih. Data yang digunakan sebagai data penyaluran bukanlah data baru melainkan data yang berasal dari tahun 2015 dan 2016.

“Verifikasi data menjadi persoalan tersendiri dan sebaiknya data harus diterima dari bawah atau lingkungan terkecil, diteruskan secara berjenjang ke level yang lebih atas (Pemprov dan Pemerintah Pusat),” tuturnya. (sky/tif)

Pemerintahan