RADAR JOGJA – Kunjungan kerja Komisi A DPRD DIJ ke Kecamatan Depok, Sleman menemukan adanya fakta masalah dana bansos APBD. Masalah terjadi karena masih adanya data yang tidak akurat.

“Juga ada laporan bahwa penerima bantuan sudah meninggal atau berpindah alamat,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto saat  monitoring dan evaluasi berkaitan dengan penanganan dampak Covid-19, Kamis (4/6).

Dia menjelaskan, bantuan sosial yang digunakan Pemprov DIJ bersumber dari APBD menggunakan DTKS. Di lapangan ada masalah, seperti kesalahan data, bansos tersalur bagi baik yang sudah meninggal atau yang sudah berpindah domisili atau hal lainnya.

Bantuan sosial kepada masyarakat yang terkucur dari dana desa tercatat 144.38 miliar, untuk 80.221 KK. Dari APBD DIJ Rp 203,3 milliar untuk 169 383 KK.  Serta dari kabupaten/kota se-Jogjakarta sekitar Rp 165.42 miliar untuk 138.618 KK.

Eko Suwanto mengaku kaget menerima laporan dari masyarakat ini. “Kami menerima aduan tentang carut marut bansos. Kami akan minta dilakukan penelusuran lagi data aktualnya soal warga yang terdampak,” jelasnya.

Eko menambahkan selama masa tanggap darurat, sebaiknya pemerintah dalam mengalokasikan anggaran merujuk pada tiga hal. Pertama melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Kedua, penguatan sistim kesehatan termasuk lembaga lembaga kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Juga melakukan gerakan penguatan kesehatan warga dengan memberikan asupan gizi dan vitamin kepada masyarakat yang rentan seperti lansia, ibu hamil serta warga kurang mampu.

“Ketiga berkaitan pemetaan situasi yang ada terkait kondisi wilayah dalam wabah Covid -19 serta perluasan rapid tes di berbagai titik keramaian,” jelasnya.

Yovita pendamping sosial kecamatan Depok, Sleman dalam sesi dialog menjelaskan adanya fakta di lapangan. Ada data yang bermasalah dan tumpang tindih misal adanya satu keluarga menerima berbagai bantuan yang diberikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Faktanya di kecamatan Depok ada laporan warga menolak bantuan BSP yang diberikan oleh pemerintah. Penerima bansos ada sekitar 200 paket yang ditolak.

Ada juga dari desa Maguwoharjo ada 37 undangan pengambilan bantuan BST  diberikan kepada warga, tetapi 35 undangan ditolak dan dikembalikan. Alasannya, karena mereka sudah mendapat bantuan lain.

“Ini kemudian memantik persoalan sosial akibat kesalahan pemberi data,” jelasnya.

Kasi Pelayanan Desa Condongcatur Muhammad Taufik menjelaskan, saat ini persoalan yang terpenting ialah tidak akuratnya data sehingga terjadi tumpang tindih.

Data yang digunakan sebagai data penyaluran ialah data yang berasal dari tahun 2015 dan 2016 sehingga tidak update. Verifikasi data menjadi persoalan tersendiri.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIJ Suwardi menyatakan sebaiknya pemerintah lebih melakukan penelitian serta akurasi data. “Kami harapkan Pemprov DIJ transparan soal berapa yang sudah tersalur dan menelusuri lagi data agar akurat,” kata Suwardi. (kus/ila)

Pemerintahan