RADAR JOGJA – Komisi A DPRD DIJ mendesak agar Pemprov DIJ membuka data 169.383 KK penerima bantuan senilai Rp 203.619.600.000 yang tersebar di Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menyatakan langkah membuka data diperlukan untuk memastikan agar dana bantuan sosial Covid-19 benar-benar tersalurkan kepada yang berhak.  Penegasan ini disampaikan oleh Eko Suwanto Ketua Komisi A DPRD DIJ dalam rapat kerja bersama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIJ, Rabu (13/5).

”Akibat pandemi Covid-19 berdampak pada kehidupan sosial ekonomi warga. Kami ingin pastikan dalam penyaluran bantuan berjalan baik dan dilakukan secara terbuka dengan basis data yang valid,” kata Eko.

Langkah membuka data penting dijalankan oleh pemda DIJ agar masyarakat bisa langsung berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial kepada warga yang terdampak Covid-19.

”Berharapkan pemda bisa gerak cepat dan bekerja secara transparan agar tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bansos. Transparansi ini penting, bantuan ini harus diberikan secara terbuka,” ujarnya.

Anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIJ Sayuri Egaravanda menjelaskan, dari total anggaran bantuan sosial senilai Rp 203.619.600 akan disalurkan selama tiga bulan ke depan.

Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIJ, dari total 169.383 KK penerima bansos, sebanyak 11.713 merupakan warga Kota Jogja, 39.874 warga Kabupaten Sleman, 45.081 warga Kabupaten Bantul, 27.581 warga Kabupaten Kulonprogo, serta 45.134 warga Kabupaten Gunungkidul.

Proses penyaluran bansos dilakukan akhir pekan ini kepada 169.383 keluarga. Tiap keluarga menerima Rp 400.000 per bulan.

Penerima bantuan dari Pemprov DIJ merupakan warga yang selama ini telah menerima bansos dari pemerintah pusat, melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako reguler, ataupun program sembako hasil perluasan.

Sayuri memaparkan, dari total 169.383 kepala keluarga (KK) penerima bansos itu, sebanyak 6.036 merupakan penerima PKH, 86.623 penerima program sembako reguler, dan 76.724 penerima program sembako perluasan. Sebelum pandemi Covid-19, penerima program sembako reguler dan perluasan telah menerima bansos senilai Rp 200.000 per bulan.

Sementara itu, penerima PKH menerima bansos dengan nilai berbeda-beda, bergantung pada sejumlah variabel.  Sayuri menuturkan, mereka yang diberi bansos tambahan itu adalah penerima PKH dengan nilai bantuan kurang dari Rp 600.000 per bulan.

Asisten Sekretariat Daerah DIJ Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Sigit Sapto Rahardjo  menyatakan, penyaluran bansos untuk warga yang terkena dampak pandemi Covid-19  ditargetkan mulai Sabtu (16/5).

Bantuan disalurkan melalui kelurahan atau desa masing-masing dengan harapan warga tidak berkerumun saat pengambilan bantuan. Daftar penerima bansos akan ditempelkan di lokasi pengambilan bantuan.  (kus/ila)

Pemerintahan