RADAR JOGJA – Pemerintah Indonesia harus mengusut hingga tuntas kasus kematian anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang dilarung di laut oleh awak kapal berbendera Tiongkok. Pemerintah Indonesia juga didorong untuk bisa memberikan perlindungan kepada WNI yang bekerja di luar negeri atau pekerja migran agar terjamin hak-haknya, khususnya hak hidup layak termasuk salah satunya soal gaji.

”Kami sampaikan duka cita atas meninggalnya ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera China. Tindakan melarung jenazah merupakan kejahatan luar biasa yang menyakiti hati bangsa Indonesia. Kaka kami mendesak pemerintah untuk usut tuntas memburu, menangkap dan mengadili para aktor dan pelaku sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto, (Jumat 8/5).

Eko menyatakan rasa prihatin dan rasa duka kepada seluruh keluarga korban. Pasca peristiwa memilukan yang menimpa ABK asal Indonesia tersebut pemerintah Indonesia didorong agar bertindak tegas dengan membekukan aktifitas jaringan perusahaan kapal tersebut di Indonesia.

Langkah konkret pemerintah untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas pekerja migran dari Indonesia yang bekerja di luar negeri perlu dipastikan.  Guna mengusut tuntas kasus larung jenazah ABK di kapal asal China ini,  pemerintah bisa menggalang solidaritas internasional agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Sesuai dengan keterangan dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia (7/5/2020) pada Desember 2019 dan Maret 2020 pada kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604, terjadi kematian 3 awak kapal WNI saat kapal sedang berlayar di Samudera Pasifik. KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi kasus ini.

”Pemerintah Indonesia harus menunjukkan sikap berani dan tegas. Upaya perlindungan pekerja migran jadi bagian konkret menyelesaikan masalah.  Ayo perangi tindak kejahatan ini dengan galang solidaritas internasional,” ungkapnya. (kus/ila)

Pemerintahan