RADAR JOGJA- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ mengklaim 150 ribu buruh terdampak Covid-19 hingga menjadi orang miskin baru. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Organisasi KSPSI DIJ Waljid Budi Lestarianto saat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana, Selasa (5/5).

“Dari pendataan kami dan sudah dilaporkan ke Disnaker, terdapat 150 ribu tenaga kerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di akhir Maret. Data itu kami kira sekarang mengalami penambahan,” jelas Waljid.

KSPSI datang bersama Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) ke DPRD DIJ guna meminta kepastian bantuan yang akan diberikan Pemprov DIJ terhadap buruh. Menurut Waljid, sudah tiga bulan kaum buruh hidup tanpa penghasilan. Sementara belum ada kepastian dari Pemprov DIJ terkait kapan bantuan turun.

“Ini naif sekali. Kapan pemprov akan membantu kami? Banyak dari kalangan buruh yang terdampak ini ber-KTP dari luar DIJ. Ketika tidak diperkenankan mudik, tanpa upah dan kepastian pesangon, mereka yang menjadi orang miskin baru ini mau diapakan?” tuturnya.

Ketua KSBSI DIJ Dani Eko Wiyono mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup. Bukan sekadar program pelatihan kerja seperti dalam program kartu prakerja.

“Kartu prakerja bukan solusi. Sampai hari ini ada yang seharusnya tidak dapat malah dapat. Kami berharap ada solusi dari dewan,” katanya.

Sementara itu kalangan buruh selama ini tidak masuk program BLT atau Program Keluarga Harapan (PKH) karena bekerja. Untuk itu, menurut Dani bantuan yang tepat untuk buruh saat ini berupa jaminan hidup atau jadup.

“Kami juga meminta dewan untuk mengawasi perusahaan yang mengaku tidak bisa memberikan THR atau pesangon karena merugi karena Covid-19. Jangan sampai ini menjadi alasan. Sebab sebelas bulan sebelumnya perusahaan sudah mendapatkan pendapatan,” kata Dani.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengakui pemerintahn pusat maupun daerah gelagapan menghadapi pandemi ini. Pemprov DIJ bahkan hanya memiliki anggaran untuk pembayaran gaji hingga dua bulan mendatang.

“Memang angka APBD ditambah Dana Keistimewaan mencapai Rp 6,8 triliun. Tapi ini wujudnya hanya angka, bukan uang tunai. Dengan pendapatan asli daerah yang minim dan droping dari pusat, program pemberian bantuan sulit terealisasi,” katanya. (sky/tif)

Pemerintahan