RADAR JOGJA – DPRD DIJ mendesak agar Pemprov DIJ segera mendistribusikan jaminan hidup (Jadup) bagi warga yang terdampak Covid-19 maupun yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat. Ketua Komisi B DPRD DIJ Danang Wahyu Broto menyebutkan, dari data 76.261 KK di DIJ telah terkoreksi 42.320 KK yang berhak menerima jadup tersebut. Sebelumnya terjadi overlap data penerima PKH dan bantuan sembako. Danang menegaskan 42.320 KK tersebut tidak menerima PKH maupun bantuan dari program pemerintah lainnya, baik pusat dan daerah.

“Permasalahannya, kami mendorong segera dicairkan dan dibreak down ke masyarakat. Kemarin dari provinsi Rp 52 miliar untuk jadup 42.320 KK. Kendala teknisnya tentu saja kami tidak tahu pasti tapi kami mendorong itu untuk dilaksanakan,” bebernya di sela Rapat Paripurna DPRD DIJ, Senin (27/4).

Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD DIJ Dwi Wahyu menilai belum cairnya Jadup sebagai sebuah keterlambatan birokrasi. Karena eksekusi anggaran di Gugus Tugas harus mendapatkan rekomendasi.

“Misal gugus tugas dari kesehatan membuat anggaran, leadernya adalah BPBD. Kalau BPBD nggak setuju, ya nggak jalan. Padahal di masing-masing gugus tugas ada ketugasan sendiri-sendiri. Ini ngurusin ini dan sebagainya,” bebernya.

Dia mengaku heran dengan pencairan Jadup di DIJ. Jadup dari pemerintah pusat telah cair namun di tingkat daerah justru belum ada pencairan.

“Kalau saya melihat, masyarakat sudah mulai gelisah. Imbauan untuk tidak keluar rumah itu ‘wis prek wis luweh luweh’. Di pasar sudah semakin berani nggak pakai masker. Akhirnya sudah sederhana saja mereka ngomongnya, matinya di tangan Tuhan. Kalau nggak melakukan aktivitasnya (kerja), dia nggak makan,” keluhnha.

Sekretaris Komisi B DPRD DIJ Atmaji menambahkan, hingga dengan saat ini Pemerintah Desa juga belum mendapat perintah dari Pemerintah Kabupaten terkait pembagian jadup dari Pemerintah Provinsi.

“Desa baru mendapatkan perintah alokasi untuk BLT tok. Desa kebingungan WA ke saya yang dari provinsi yang mana? Tidak ada koordinasi. Ini kesulitan birokrasi,” ungkapnya. (sky/tif)

Pemerintahan