RADAR JOGJA – Pemprov DIJ diketahui sudah menganggarkan Rp 144,3 miliar dana desa di empat kabupaten untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. DPRD DIJ mendukung adanya alokasi tersebut. Kendati demikian Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto meminta Pemprov DIJ membuka jelas data para penerima dana yang akan dituangkan dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tersebut.

“Kami mendukung penuh alokasi dana desa untuk penanganan dan pencegahan Covid. Payung hukumnya sudah ada yakni Permendes nomor 6 tahun 2020 dan Surat Edaran Mendes nomor 6 tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2020 juga sudah menguatkan untuk nantinya dana kelurahan,” jelas Eko usai rapat kerja dengan Biro Tata Pemerintahan, Inspektorat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov DIJ, Rabu (22/4)

Empat kabupaten yang telah menganggarkan realokasi dana desa yakni Bantul sebesar Rp 36,08 miliar, Kulon Progo Rp 29,849 miliar, Gunungkidul Rp 43,3 miliar dan Sleman Rp 35,11 miliar. 

“Untuk Kota, anggaran dana kelurahan akan dibahas besok jadi belum dapat angka pastinya,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIJ Suwardi menambahkan, Pemprov DIJ harus memberikan suport penuh agar pemerintah desa tidak khawatir dalam melakukan penganggaran dana desa untuk penanganan wabah Covid-19.

“Melakukan pendataan BLT Dana Desa juga harus secara jelas dan gamblang. Yang boleh menerima adalah warga miskin yang belum menerima PKH atau BLT. Ini harus disikapi dengan tegas agar tak menimbulkan masalah di masyarakat,” tegasnya.

Keterbukaan data penerima dinilai sangat penting agar tak menimbulkan kecurigaan di antara 80 ribu warga penerima.

“Kami meminta Pemprov terbuka, data bisa diakses semua pihak dan tidak boleh ditutup-tutupi,” tambah anggota Komisi A Stevanus Christian Handoko. (sky/tif)

Pemerintahan