RADAR JOGJA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengizinkan pemerintah desa di daerah untuk melakukan redesain APBDes guna mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19. Hanya saja payung hukum realokasi APBDes baru sebatas Surat Edaran (SE) Mendes PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Mendes PDTT tentang Desa Tanggap Covid-19 dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa). 

Anggota Komisi B DPRD DIJ Nurcholis Suharman optimistis  penggunaan dana desa mampu mengurangi dampak sosial akibat wabah Covid-19.

“Beberapa desa masih mempertanyakan seberapa besar kekutan hukumnya Surat Edaran tersebut. Masing-masing kabupaten responsnya berbeda-beda,” ujarnya, Selasa (14/4).

Nurcholis mengatakan, payung hukumnya akan lebih kuat jika berupa Peraturan Menteri (Permen) bahkan diterbitkan oleh Mendagri maupun Mendes PTT. Sehingga pemerintah desa tidak ragu-ragu lagi melakukan redesain APBDes.

“Kami berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan payung hukum yang kuat sebagai pegangan pemerintah desa bertindak sesuai surat edaran atau paling tidak kita dorong segera ada Permen,” ungkapnya

Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DIJ ini menyampaikan jika redesain APBDes dilakukan akan diperuntukan pada bidang penanganan masalah sosial misalnya bantuan biaya karantina. Jika 20 persen dari dana desa dialokasikan untuk mendukung program penanganan dan pencegahan Covid-19, jumlahnya akan sangat besar.

Sebagai gambaran, lanjut dia, pemerintah pusat secara nasional mengalokasikan Rp 110 triliun untuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial. Sementara Pemprov DIJ mengalokasikan anggaran serupa Rp 399 miliar dengan tambahan dari lima kabupaten/kota se-DIJ.

“Saya melihat di tingkat desa belum kelihatan. Belum ada gerakan untuk redesain APBDes. Paling tidak, desa bisa ikut berperan mengurangi pemudik atau mengantisipasi gejolak jika ada warga belum tercover bantuan dari pusat,” papar Nircholis yang pernah menjadi tenaga ahli P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) ini. (sky/tif)

Pemerintahan