RADAR JOGJA – Dampak pandemi Covid-19 di DIJ mengakibatkan 264 pekerja di-PHK dan 9.599 pekerja terpaksa dirumahkan, dari total 216.803 pekerja yang ada di DIJ. Angka tersebut merupakan data yang tercatat per-31 Maret 2020. Ini belum terhitung dengan pekerja sektor informal yang jumlahnya mencapai ribuan. 

Salah satu upaya pemerintah pusat dengan memberikan jaringan pengamanan sosial kepada para pekerja yang terdampak Covid-19. Salah satunya dengan mengoptimalkan kartu pra-kerja, di luar model-model bantuan lainnya, seperti PKH, Kartu Sembako, dan lain sebaginya. Tujuannya, agar kampaye untuk terus berdiam diri di rumah lebih efektif. Kendati demikian, Ketua Komisi B DPRD DIJ Dwi Wahyu menilai tindakan tersebut belum sepenuhnya tepat.

“Kuncinya pemberdayaan ekonomi, jika dalam konteks gawat darurat, kebutuhan pokok terasa lebih penting dibandingkan stimulus pemberdayaan ekonomi, mengingat kompleksitas varian penduduk yang rentan,” ujarnya.

Wahyu menuturkan, menurut data dinas sosial Maret 2020, di DIJ terdapat masyarakat miskin (desil 1-4) sebanyak 76.261 KK, 750 orang lansia dan 2.969 orang penyandang disabilitas yang jelas membutuhkan program yang bersifat preventif.

Ditambah keberadaan UMKM yang menyerap begitu banyak tenaga kerja di DIJ.  Per tahun 2016 saja, sekitar 79 persen dari tenaga kerja DIJ berasal dari UMKM.  UMKM juga mengambil alih sekitar 98,4% dari seluruh jumlah perusahaan di DIJ.  Munculnya pandemi Covid-19 jelas membuat ketahanan ekonomi sektor UMKM porak poranda dan terancam gulung tikar. 

Namun, terlepas dari fakta tersebut, intensif pemberdayaan ekonomi juga penting untuk didorong. 

“Di konteks ini, peran pemerintah daerah harusnya tidak terjebak pada berbagai macam model bantuan langsung yang sebenarnya kurang menjawab persolan,” ujarnya.

Dia mencontohkan ketika persoalannya adalah menumpuknya hasil perikanan, peternakan atau komuditas pertanian lain yang tidak bisa diserap pasar. Artinya, intervensi pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan ekonomi sebaiknya tetap diberikan untuk menjaga UKM dan tenaga kerjanya, termasuk mengamankan ekosistem ekonomi produktif di masyarakat. 

Intervensi, lanjut dia, perlu diberikan sebagai fasilitasi kemandirian ekonomi kepada masyarakat dengan tetap membuat mereka bekerja (khususnya masyarakat kecil), sehingga stok ikan, unggas, komuditas pertanian dan lain sebagainya dapat diserap pasar secara optimal.

Menurut Wahyu, pemerintah daerah harus berani membeli produk dari rakyat untuk didistribusikan secara proporsional melalui aktivitas operasi pasar murah. Dengan demikian, lanjutnya, perputaran ekonomi bisa berjalan. 

“Atau bermitra dengan UKM dalam proses pengolahan produk, misalnya olahan ikan, untuk kemudian juga dipasarkan oleh mereka. Jangan lupa, peluang teknologi hari ini juga perlu dimaksimalkan dalam jaringan ekonomi warga. Bagaimana peternak ikan atau unggas, juga mampu menjualkan produk mereka secara online, bebernya.

Pelaku UMKM perlu mengkonversi produk secara kreatif, sehingga bisa mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan untuk juga dipasarkan secara online. Termasuk adaptasi usaha dengan memproduksi APD atau masker untuk menunjang pencegahan penyebaran Covid-19. 

“Di sinilah tugas pemerintah daerah yang sesungguhnya, memfasilitasi proses tersebut, agar aktivitas ekonomi warga berjalan. Maka, orietasi program pun justru harus disesuaikan,” ujarnya.

Wahyu mencontohkan, optimalisasi program ekonomi digital dapat dilakukan dengan memfasilitasi tutorial digital untuk konversi produk, penguatan alat transaksi, mendorong promosi online, hingga kemudahan pelayanan pembayaran (payment).

“Justru harusnya menjadi pilihan program yang relevan untuk menghadapi pandemi ini,” tandasnya. (sky/tif)

Pemerintahan