RADAR JOGJA – Koordinasi antar lembaga yang terjalin baik bisa memperkuat sinergi dalam upaya bersama tangani dampak Covid-19. Langkah bersama tersebut butuh kedisiplinan dan dukungan masyarakat luas dalam upaya melaksanakan strategi penanganan dampak penyebaran wabah.

Ada kebutuhan pemetaan dan ketersediaan data yang akurat untuk menjalankan strategi kebijakan pemerintah bersama stake holder terkait secara efektif dan tepat sasaran.

Beberapa poin tersebut mengemuka saat rapat kerja Komisi A DPRD DIJ dengan unsur ahli penanganan wabah dari Gugus Tugas Covid-19 Univeritas Gadjah Mada (UGM).

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengatakan, pemetaan yang benar serta data yang akurat akan membuat langkah langkah yang diambil menjadi strategis dan efisien serta tepat sasaran. Prediksi para ahli akan sangat membantu dalam mengantisipasi penyebaran wabah, bagi semua elemen yang ada.

“Kami hadirkan para ahli dan pemda untuk bersama lakukan pemetaan dan proyeksi guna percepatan program penanganan Covid19 di DIJ. Kami beradu cepat dengan waktu yang terus berjalan. Kami dukung penuh pemerintah kerja keras, kita juga ajak masyarakat disiplin tinggal di rumah dan menjaga kebersihan dan kesehatan,” katanya, Selasa (7/4).

Di dalam kesempatan rapat kerja ini, Komisi A DPRD DIJ menghadirkan Riris Andono Ahmad yang merupakan pakar kesehatan masyarakat dari UGM dan Kepala BPBD DIJ Biwara Yuswantara.

Eko menyebutkan dalam mengantisipasi dampak bencana, DIJ memiliki kapasitas pengalaman penanganan bencana alam. Sebut saja bencana gempa bumi Bantul, bencana alam erupsi Merapi dan penanganan dampak badai cempaka. Ada juga pengalaman soal penanganan wabah flu burung yang dihadapi oleh peternak.

“Guna mengatasi dampak Covid-19, butuh data terpadu juga pemetaan agar langkah strategis penanganan dampak efektif dijalankan. Selanjutnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga serta disiplin masyarakat akan sangat membantu kita dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di DIJ,” kata Eko.

Sementara itu, Riris Andono Ahmad menyebutkan ada sejumlah langkah strategis yang perlu dijalankan secara konsisten. Pertama, merekomendasikan kebijakan social distancing yakni mendorong implementasi kebijakan moderate social distancing di daerah yang belum masuk kategori red zone.

Kedua, menerapkan kebijakan maximum social distancing atau karantina wilayah di daerah redzone.

Rekomendasi kebijakan ialah skrining dan diagnosis yaitu meningkatkan kapasitas skrining dan diagnosis minimal 10 kali lipat dari yang ada saat ini.

“Hal yang penting lain adalah soal kapasitas layanan kesehatan yakni membangun fasilitas isolasi atau karantina non rumah sakit untuk memisahkan pasien yang butuh perawatan dari fasilitas umum,” kata Riris.

Kebijakan meningkatkan kapasitas rumah sakit strategis dijalankan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien yang memerlukan perawatan intensif.

Guna melindungi dan mencegah paparan virus, petugas kesehatan yang memiliki resiko tinggi terpapar Covid-19 maka upaya penyediaan alat pelindung diri (APD) harus dipastikan.

“Memastikan kecukupan APD bagi tenaga medis untuk dapat menangani jumlah pasien yang meningkat,” katanya.

Kepala BPBD DIJ Biwara Yuswantara yang juga merupakan Tim Gugus Tugas Covid 19 menegaskan  timnya sudah mendesain langkah penanganannya sesuai dengan protap yang ada dan kewenangannya. (kus/ila)

Pemerintahan