RADAR JOGJA – Seperti di daerah lain, musim kemarau panjang tahun ini juga membawa dampak kekeringan pula di DIJ, terutama di kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul, dan sebagian Sleman. Mengantisipasi bencana serupa di masa mendatang, Komisi A DPRD DIJ mendorong terbitnya Perdes (Peraturan Desa) tentang Mitigasi Bencana.

”Perdes diperlukan terutama untuk memberikan payung hukum bagi pengalokasian dana desa terhadap bencana yang terjadi. Hal ini selaras dengan komitmen pembangunan yang didesain Pemda DIJ yang berbasis mitigasi bencana,”  tutur Ketua Komisi A DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto, Senin (28/10).

Dengan demikian, lanjut Eko, penggunaan dana desa tak hanya untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, namun bisa juga untuk penanggulangan bencana.  ”Keberadaan Perdes juga akan mempermudah bagi aparat di tiap-tiap desa untuk mengatasi bencana dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang ada,” katanya.

Perdes DIJ diyakini juga akan mempermudah koordinasi maupun konsolidasi di DIJ secara keseluruhan dalam menanggulangi bencana, termasuk kekeringan seperti yang terjadi saat ini. Komisi A DPRD DIJ juga merekomendasikan kepada pemda untuk lebih mengintensifkan kooordinasi dan konsolidasi di tingkat DIJ, kabupaten/kota, maupun desa tentang penanggulangan bencana.

Dia memaparkan, dalam peninjauan ke Kulonprogo yang diikuti pimpinan dan delapan anggota Komisi A, selain menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 20.000 liter, rombongan yang diikuti pula oleh BPBD DIJ, Satpol PP, dan Dinas Sosial, juga memperoleh banyak masukan dari masyarakat seputar bencana kekeringan tahun ini.

”Dari berbagai masukan dan hasil peninjauan secara langsung, tadi ada harapan masyarakat agar pemkab membangun bak tampungan air yang bersifat permanen. Maka Komisi A juga merekomendasikan pembuatan bak penampungan air bersih secara permanen. Selama ini hanya ada bak penampungan yang bersifat sementara. Karena itu, untuk anggaran 2020 kami merekomendasikan pembangunan fasilitas empat bak penampungan air secara permanen,” tutur Eko.

Wakil Ketua Komisi A Suwardi dari Partai Golkar menambahkan, untuk bantuan air bersih  hingga saat ini tersedia 1.500 tangki dan sudah disalurkan 1.200 tangki. Untuk sisanya, atau 300 tangki lagi akan segera disalurkan ke desa yang belum menerima. (kus/ila)

Pemerintahan