RADAR JOGJA – Anggota DPRD Sleman yang satu ini tak henti-hentinya mendorong kaum perempuan untuk berdiri sama tinggi dengan kaum Adam. Sejak pertama kali menjadi anggota legislatif pada 2009, Rahayu Widi Nuryani mencurahkan pemikirannya untuk membangkitkan semangat perempuan. Itu akan dilanjutkan di periode ketiganya sebagai anggota DPRD Sleman, 2019-2024. “Kaum perempuan tak perlu ragu atau malu untuk mengawali hal-hal baru,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Nunung.

Perempuan kelahiran 16 November 1974 itu menegaskan, kedudukan perempuan dan laki-laki saat ini belum seimbang. Minimnya keterwakilan perempuan di masyarakat,  disebabkan oleh perasaan tidak percaya diri. Apalagi dalam berpolitik. Contohnya pada pemilu legislatif (pileg). Keterwakilan perempuan sebesar 30 persen masih tergolong minim. Apalagi pada pemilihan anggota badan permusyawaratan desa (BPD). Yang keterwakilan perempuan ditentukan minimal satu orang.

“Padahal banyak perempuan yang mampu dan berpotensi. Tapi banyak yang tidak pede,” ungkap warga Gang Perkutut RT 01/RW 03, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Nah, untuk menyeimbangkan peran dan kedudukan perempuan di masyarakat, dibutuhkan peran pemerintah dan dewan. Salah satunya lewat program pemberdayaan perempuan. Dengan beragam kegiatan yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Misalnya dengan pelatihan keterampilan. Supaya perempuan tak sekadar menjadi ibu rumah tangga. Tapi juga bisa menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan keluarga.

Mereka bisa dilatih membatik, membuat kue, atau lewat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Perempuan Sleman harus lebih maju. Jangan hanya diam di rumah menjadi kanca wingking,” tutur sosok bergelar  sarjana hukum dan magister hukum itu.

Mengingat pentingnya pemberdayaan perempuan, alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta itu berharap kepada pemerintah. Untuk mempermudah birokrasi penyaluran bantuan.

Nunung merasakan betul perbedaan birokrasi dulu dan sekarang. Terutama sebelum 2013. Ketika aturan bantuan sosial (bansos) dan hibah tidak serumit sekarang. Kini bansos hanya bisa diakses oleh lembaga atau kelompok yang berbadan hukum. Sementara masih banyak unit kegiatan masyarakat yang aktif tapi belum berbadan hukum.

Misalnya posyandu dan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD). “Dulu bansos bisa diakses langsung cukup dengan proposal. Meski nilainya kecil, penerimanya senang. Kegiatan juga lebih lancer,” kata peraih lebih 5.500 suara di daerah pemilihan Sleman 4 (Depok, Berbah) saat Pileg 2019.

Nunung mengatakan, segala bentuk bantuan saat ini lebih banyak disalurkan melalui pemerintah desa. Itu pun belum bisa merata. Akibat kurangnya sosialisasi. Sehingga banyak warga yang tak tahu adanya bantuan. Atau tidak tahu cara mengaksesnya. “Support pemerintah sebenarnya sudah luar biasa,” puji putri anggota DPR RI Sukamto itu.

Di sisi lain, bagi Nunung keluarga adalah yang pertama dan utama dalam hidup. Meski dia mendorong perempuan untuk terus maju dan berkarir, kewajiban kaum Hawa dalam keluarga tetap harus menjadi prioritas. Kualitas interaksi  keluarga harus dijaga. Baik dengan suami maupun anak-anak. Perempuan tetap tak boleh lalai dari khitahnya dalam keluarga. Kuncinya adalah kejujuran dan selalu menjaga komunikasi keluarga. (*/yog/laz)

Pemerintahan