JOGJA – Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Magelang memasalahkan  besarnya angka sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 Kabupaten Magelang yang mencapai Rp 222 miliar.

“Silpa  Rp 222 miliar merupakan angka fantastis. Tingginya angka Silpa menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Magelang mengelola program dan kegiatan,” ujar Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Kabupaten Magelang Ety Nur Faizati saat membacakan pemandangan umum fraksinya di gedung DPRD Kabupaten Magelang pada (10/7). Pemandangan umum itu sebagai tanggapan atas pidato Bupati Magelang Zaenal Arifin atas pelaksanaan pertanggungjawaban APBD TA 2018 di depan paripurna dewan sehari sebelumnya.

Meski menilai sebagai hal fantastis, Ety tak ingin memberikan penilaian negatif tanpa mengetahui persis asal muasalnya. Dikatakan, Silpa dapat berasal dari berbagai sektor. Di antaranya terlampauinya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan terlampauinya penerimaan pembiayaan. Juga penghematan belanja daerah.

“Sungguh ironis jika besarnya Silpa karena faktor pendanaan yang tidak cermat,” ungkapnya.

Fraksi PPP juga mempertanyakan Silpa mengikat sebesar Rp 89 miliar itu. “Kenapa itu tidak bisa direalisasikan  untuk membiayai program dan kegiatan. Apa faktor penghambatnya,” lanjut Ety. Begitu pula  dengan Silpa yang tidak mengikat sebesar Rp 132 miliar. “Komponenennya apa saja,” tegasnya.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Sholeh Nurcholis meminta penjelasan penyebab utama besarnya Silpa tersebut. “Bagaimana upaya Saudara Bupati agar Silpa tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal pada TA 2019,” kata dia.

Mewakili Fraksi PDI Perjuangan Zaenal Mahfud punya pandangan  yang lebih lunak. Dia menilai Silpa 2018 ini lebih sedikit dibandingkan TA 2016 dan 2017. Karena itu, dia mengimbau bupati menekan terus menekan Silpa. “Sehingga dapat mendekati angka yang ideal,” harapnya.

Islahudin dari Fraksi PKB  menilai meski turun dibandingkan 2016 dan 2017, Silpa sebesar Rp 222 miliar masih sangat tingg. “Masih jauh dari angka ideal,” kritiknya. Besarnya Silpa itu menunjukkan capaian kinerja dan keuangan belum sesuai target rencana kerja pemerindah daerah.

Terkait temuan BPK terhadap pelaksanaan hibah dan bansos  Rp 32,8 miliar yang belum dipertanggungjawabkan menunjukka sistem pengelolaan hibah bansos selama ini semrawut. “Verifikasi tidak dilaksanakan secara ketat,” tegasnya.

Fraksi PAN diwakili juru bicaranya Sonhaji menyoroti beberapa sektor pendapatan yang tak mencapai target. Dia minta  Bupati Magelang Zaenal Arifin memberikan penjelasan ke dewan. Demikian pula dengan belanja.

“Sementara ini FPAN  berkhusnudhon (berprasangka baik) saja kepada Saudara Bupati. Realisasi belanja yang hanya mencapai 87,18 persen  semata mata karena penghematan anggaran,” sindirnya.  (adv/fj)

Pemerintahan