JOGJA – Peran serta aktif warga masyarakat dalam proses Musrenbang sangatlah penting.  Melalui proses perencanaan yang baik,  alokasi anggaran pembangunan bisa benar membawa manfaat sesuai kebutuhan warga.

Ketua Komisi A DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto menegaskan hal tersebut saat berdialog bersama warga di Rejowinangun, Kotagede, Jogja.

”Proses perencanaan yang baik diharapkan bawa hasil dan bermanfaat. Akan kawal dalam proses perencanaan anggaran. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk aktif mengikuti proses penyusunan APBD mulai dari Musrenbang hingga penetapan dan pelaksanaan APBD,” kata Eko.

Dalam dialog, warga yang diwakili oleh tokoh masyarakat Kelurahan Rejowinangun, Taryono menyatakan sejumlah masalah berkait dengan kondisi lingkungan setempat. Salah satunya berkait dengan luapan air dari saluran irigasi yang melintasi wilayah lingkungan Rejowinangun. Warga berharap ke depan lingkungan mereka terbebas dari luapan dan genangan saat musim hujan terjadi.

”Kami sudah pernah laporkan dan usulkan ke Pemkot Jogja lewat musrenbang, tapi belum bisa direalisasikan perbaikan saluran itu,” kata Taryono

Merespons hal tersebut, Eko menyatakan persoalan banjir, genangan atau luapan air sering terjadi kala musim hujan.  Sesuai penanganan tingkatan kewenangan, pemerintah daerah diharapkan segera melakukan inspeksi ke wilayah.

”Akan kami rekomendasikan untuk melakukan pengecekan ke lapangan khususnya melihat dari dekat kondisi sungai sungai dan selokan di Rejowinangun serta saluran air di 169 kampung lainnya di Jogja,” jelasnya.

Eko menuturkan, pembangunan infrastruktur perlu keselarasan kebijakan baik di tingkat Pemprov maupun kota dengan sumber dana APBD ditambah dana kelurahan.

”Selain APBD DIJ dan Kota Jogja, bisa mendapatkan tambahan kekuatan dengan Dana Kelurahan 2019 setiap kelurahan di Kota Jogja mendapatkan Rp 352,9 juta. Peruntukannya jelas, sesuai Permendagri 130 Tahun 2019 Dana Kelurahan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (ila/kus)

Pemerintahan