Anggota MPR RI Ahmad Hanafi Rais kembali melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Kali ini dengan menemui masyarakat di Kecamatan Gamping, Sleman.

“Ketahanan nasional dalam kondisi dinamis,” ujar Hanafi di Balai Desa Ambarketawang, Gamping, Senin (26/11). Agenda penyerapan aspirasi masyarakat itu bertajuk “Arah dan Tahapan Pembangunan di Bidang Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan”.

Dikatakan, tujuan nasional tak tercapai tanpa ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik. Keduanya harus berjalan beriringan. Saat ini telah ada upaya-upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Ini dapat dilihat ditetapkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Jangan sampai Indonesia menjadi negara gagal karena ketidakmampuan mengelola tata pemerintahanan secara baik,” ingat dia.

Hanafi telah mendesak pemerintah senantiasa meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ini karena SDM adalah bagian penting dari unsur pembentukan ketahanan nasional.

“Tata kelola pemerintahan memerlukan SDM berkualitas secara moral maupun intelektual. Sehat jasmani maupun rohani,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakan, pertahanan keamanan merupakan salah satu fungsi menegakkan ketahanan nasional. Beberapa faktor memengaruhi ketahanan nasional. Di antaranya, doktrin, wawasan nasional, sistem pertahanan dan keamanan (hankam). Dilanjutkan faktor geografi, sumber daya manusia, pengaruh luar negeri dan kepemimpinan.

“Hakekatnya tidak ada satu negara pun di dunia ini bebas dari gangguan yang mengancam eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka,” ingatnya.
Untuk memahami ketahanan nasional, dibutuhkan pemahaman yang baik dan benar menyangkut hubungan Pancasila dengan wawasan nusantara serta ketahanan nasional.

Pancasila adalah ideologi negara yang diyakini kebenarannya berakar dan bersumber pada budaya bangsa. Sedangkan wawasan nusantara adalah acuan mewujudkan kesatuan seluruh aspek kehidupan.

“Singkatnya, ketahanan nasional adalah upaya pengembangan kekuatan dan kekuasaan nasional,” katanya.

Kondisi ketahanan nasional mau tidak mau bergantung kepada arah pembanguna bidang tata kelola pemerintahan. Program perencanaan pembangunan harus disesuaikan kebutuhan masyarakat. “Harus terukur, mandiri dan dinamis,” sebut Hanafi. (kus/by/mg3)

Pemerintahan