JOGJA – Kesadaran dan kesiap-siagaan dalam soal kebencanaan wajib menjadi pedoman seluruh anggota Katana. Respons yang cepat dalam penanggulangan bencana akan mempercepat dan memudahkan penanganan bencana yang terjadi.

”Ada harapan kepada Pemprov DIJ untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan bencana dengan Kabupaten/Kota dan instansi lain yang terkait serta masyarakat,” kata Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto saat berdialog dengan pengurus Katana Kota Jogja, Rabu (21/11).

Dalam dialog yang diikuti oleh anggota Katana Kota Jogjakarta ini menghadirkan anggota Komisi A DPRD DIJ 2009 – 2014 Widi Praptomo. Dia adalah sosok yang turut membidani terbitnya Peraturan Daerah terkait Penanggulangan Bencana di DIJ seiring dengan berlakunya UU Kebencanaan.

Saat dialog banyak disampaikan aspirasi terkait pentingnya keberadaan forum Katana yang ada di Jogjakarta.

Widi menjelaskan latar belakang lahirnya peraturan daerah terkait dengan penanggulangan bencana berawal kondisi riil di lapangan berkait dengan manajemen penanganan bencana.

”Semua pasti ingat, DIJ memiliki 12 potensi bencana. Ada ancaman bencana gempa di 2006 yang bisa jadi pengalaman bersama. Butuh koordinasi yang lebih baik lagi,” kata Widi.

Dia menyebutkan ke depan, forum Katana perlu menempatkan diri lebih strategis, sesuai dengan potensi kebencanaan yang ada. Misalnya bagaimana di Gunungkidul dan Kulonprogo yang sering terjadi tanah longsor bisa lebih awal diantisipasi.

Pengalaman berkait penanganan gempa, bencana letusan erupsi Merapi bisa jadi cermin bersama untuk tingkatkan respons penanggulangan bencana

”Ada pemetaan yang harus dipahami bersama oleh masyarakat berkait bencana, respon cepat dibutuhkan bagaimana saat ada bencana di perkotaan,” ungkapnya.

Secara khusus, Widi Praptomo berpesan, kebencanaan sejatinya berkaitan juga dengan pentingnya kesadaran lingkungan. Ada ancaman bencana yang bisa terjadi jika tidak ada kesadaran menjaga lingkungan di sekitar hidup warga.

”Bencana bisa terjadi dan diantisipasi, pengetahuan serta kesadaran untuk menjaga lingkungan wajib disosialisasikan,” kata Widi Praptomo. (kus/ila)

Pemerintahan