JOGJA – Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mengapresiasi kinerja DPRD DIY dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di DIY. Ini dibuktikan dengan berhasil disetujuinya nota APBD Perubahan DIY 2018.

“Kami mengucapkan terima kasih,” ucap wakil gubernur mewakili Gubernur DIY Hamengku Buwono X membacakan sambutan di depan rapat paripurna DPRD DIY kemarin (20/9).

Dalam sambutannya, gubernur berharap APBD Perubahan 2018 dapat segera dilaksanakan setelah mendapatkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

“Semoga evaluasi tidak berlangsung lama,” ungkap Paku Alam X.

Jalannya rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana. Saat memimpin Yoeke didampingi tiga wakilnya yakni Arif Noor Hartanto, Rany Widayati dan Dharma Setiawan.

Sebelum ditandatanganinya nota persetujuan bersama, dewan melalui badan anggaran menyampaikan laporan. Dharma Setiawan selaku wakil ketua badan anggaran ditunjuk sebagai juru bicara.

Dalam laporannya Dharma menyatakan, Raperda tentang Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 mengalami penambahan pendapatan sebesar Rp 103,2 miliar. “Dari semula Rp 5,18 triliun menjadi Rp 5,28 triliun,” ujar Dharma.
Sedangkan belanja dari semula Rp 5,5 triliun menjadi Rp 5,6 triliun atau bertambah sebesar Rp 63 miliar.

Sedangkan penerimaan dari semula Rp 383 miliar berkurang Rp 39,2 miliar menjadi Rp 344 miliar. Adapun pengeluaran semula Rp 22 miliar tidak mengalami perubahan atau penambahan.

Badan anggaran memberikan sejumlah saran dan pendapat. Di antaranya, pola anggaran hendaknya bukan sebatas terserapnya anggaran. “Lebih penting bagaimana penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif menggerakkan roda pembangunan daerah dan memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi rakyat,” harap Dharma.

Pemda DIY diminta fokus menyelesaikan masalah paling menonjol di DIY seperti angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata angka nasional dan ketimpangan pendapatan serta wilayah yang masih tinggi. “Untuk itu gubernur DIY dapat meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam berikhtiar menurunkan angka kemiskinan dan terus berupaya mengurangi kesenjangan,” katanya.

Badan anggaran mendukung pemerintah daerah melakukan belanja daerah untuk inovasi dan investasi teknologi dengan tujuan perbaikan pelayanan publik. Juga penguatan tata pemerintahan dan responsivitas daerah terhadap persoalan masyarakat dan kebijakan yang lebih cepat serta efisien. (*/kus)

Pemerintahan