RADAR JOGJA- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menerima silaturahim Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pertemuan dua tokoh ini digelar di Kantor PP Muhammadiyah Sabtu (3/4) siang.

Kehadiran AHY ke Kantor PP Muhammadiyah  ini didampingi oleh Sekjen DPP  Partai Demokrat  Teuku Riefky Rasya dan Ketua DPD Partai Demokrat DIJ Heri Sebayang.

Sedangkan Haedar Nashir didampingi oleh Sekjen PP Muhammadiyah Agung Danarto dan hadir secara virtual, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Buya Syafii Maarif saat menemui AHY dan rombongan.

Pertemuan disebut ajang diskusi kebangsaan dan kenegaraan yang sudah lama diagendakan. Pada kesempatan itu, Haedar berpesan tentang kondisi bangsa ini. Yang mana, kehidupan kebangsaan masih dalam koridor demokrasi dan konstitusi, tapi di lain sisi juga menghadapi sejumlah masalah dalam kehidupan berdemokrasi.

Ada politik yang transaksional, politik yang cenderung oligarki, politik yang sampai batas tertentu oportunistik dan nir-etika. Semua pihak harus berdiri tegak di atas konstitusi, termasuk dalam arena politik.

Haedar menekankan, Indonesia tetap eksis karena memiliki konstitusi kuat seperti pembukaan UUD 45 dan bermacam UUD. Jika ada defiasi terhadap konstitusi dan perundang-undangan, biasanya timbul masalah dalam kehidupan kebangsaan kita.

Apalagi, konstitusi yang berkaitan dengan cita-cita luhur bangsa yang berkaitan sebagai negara merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang mana, itu jadi cita-cita kehidupan bangsa kita oleh para pendiri negeri.

Haedar mengingatkan, pentingnya Pancasila sebagai rujukan bangsa, termasuk dalam berpolitik. Kepada Partai Demokrat dan elit politik, dia berpesan, jangan sampai Pancasila hanya berhenti di lisan, tulisan dan retorika.

“Pancasila sebagai political behavior harus menjadi pola perilaku politik,” katanya.

Haedar menambahkan, didasarkan nilai ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haedar berharap, seluruh komponen bangsa, lebih-lebih di kekuatan politik dan pemerintah, memberi teladan dan aplikasi kehidupan berpolitik. Ketiga, Haedar menekankan pentingnya agama dan etika jadi nilai dasar dan nilai luhur.

“Agama bukan hanya urusan primordial antara pemeluk agama dengan Tuhan, namun juga menyangkut nilai kebaikan dan keselamatan, nilai kebaikan, kedamaian yang menyatu dalam kehidupan nadi bangsa Indonesia,”tambahnya.

Haedar mengajak, seluruh komponen bangsa memiliki komitmen persatuan dan kemajuan Indonesia. Indonesia eksis ketika kita bersatu dalam perbedaan, secara umum kita harus ada dalam kolektifitas, terikat dalam persatuan.

Apalagi, bangsa lain jatuh karena rusaknya persatuan, jadi tokoh politik harus merawat persatuan, jangan anggap enteng persatuan. Di luar persatuan dan kemajuan, Haedar menuturkan, potensi yang dimiliki bangsa hebat-hebat.

Namun, kata Haedar, secara koletif dan sistem kita semua komponen bangsa harus memacu diri agar Indonesia menjadi negara yang maju. Dia berpesan, jangan sampai bangsa ini jadi bangsa pasif dan obyek kemajuan pihak lain.

“Parpol harus punya komitmen memajukan bangsa, jangan berhenti kepada usaha untuk kepentingan politik masing-masing dan lupa kita merdeka, dan kita menjadi Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju,” katanya.

Usai pertemuan, AHY enggan membahas mengenai langkah konsolidasi politik usai Kemenkumham mengeluarkan putusannya. AHY juga enggan menanggapi tentang  Moeldoko  dan KLB nya.

“Untuk berita politik praktis di lain (hari) saja. Saya menghormati betul kantor PP Muhammadiyah yang harus kita jaga. Jangan sampai seolah-olah masuk ke wilayah politik praktis,” tegasnya.

AHY menyebut dalam pertemuannya dengan Haedar Nashir ada 4 pembahasan terkait isu-isu kebangsaan. Pertama, kaitan dengan ancaman demokrasi.

“Kita tahu ujian dan tantangan demokrasi akan terus kita hadapi. Juga termasuk di masa pandemi ini. Ke depannya kita berharap bisa merawat demokrasi dalam semangat berpijak pada konstitusi yang berlaku,” ujarnya.

Putra sulung Presiden RI keenam ini menerangkan pembahasan kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara sudah menjadi keputusan bangsa dan harus terus dijaga dan diterapkan sebenar-benarnya. Pancasila tidak menjadi pelabelan oleh kelompok tertentu untuk menggebuk kelompok lainnya.

“Jangan kita mudah menyuarakan Pancasila, padahal kita tidak menerapkan itu sejatinya nilai-nilainya kita berharap pancasila jangan menjadi pelabelan saja. Satu kelompok melawan kelompok yang lain,” katanya.

Alumnus Akademi Militer ini menyebut Pancasila menjadi melting pot, menjadi konsensus bersama untuk menampung segala perbedaan dan keberagaman di Indonesia.

etiga, sambung AHY, diskusi mengenai nilai-nilai keagamaan dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Kita ingin Indonesia juga terus luhur dan jati dirinya terjaga sampai kapanpun. Walaupun kita tahu di tengah-tengah perkembangan zaman dengan teknologi yang luar biasa, politik yang berdasar pada kebohongan-kebohongan diulang-ulang kemudian sangat mudah diyakini menjadi kebenaran yang baru dan menghasut masyarakat kita,” terangnya.

“Ini bahaya dan memecah belah. Tentunya kita harus melawan bersama. Kita tidak boleh terjebak pada hoaks politik yang menghalalkan segala cara,” imbuh suami Annisa Pohan ini. Keempat, pihaknya bersama PP Muhammadiyah sepakat Indonesia negara yang majemuk, tentu harus utuh selamanya. Jangan sampai seperti beberapa negara di belahan dunia yang pernah menjadi negara besar kemudian runtuh berkeping-keping.

“Perseteruan antar kelompok dan pertentangan antar identitas itu harus kita cegah. Buangan sampai menjadi benih-benih konflik yang berakibat pada perpecahan di Indonesia,” katanya.

Parlementaria