RADAR JOGJA – Setiap manusia dikaruniai cipta, rasa, dan karsa. Ketiganya harus berjalan seimbang guna mengarungi kehidupan di dunia. Cipta, rasa, dan karsa sangat penting untuk membentuk identitas dan jati diri seseorang. Agar menjadi sosok yang mandiri. Dan mampu menjawab tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah fokus pemikiran anggota DPRD Sleman 2019-2024 Sri Riyadiningsih.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, saat ini tantangan perkembangan zaman sangat beragam. Mulai bencana alam, masalah sosial, intoleransi, kepadatan penduduk, politik, ekonomi, dan lain-lain. “Dengan olah cipta, rasa, dan karsa setiap manusia diharapkan bisa menjadi insan berbudaya dan jauh dari pragmatism,” ujarnya Minggu (13/10).

Sri meyakini, sikap anti-pragmatisme akan membentuk seseorang menjadi manusia yang mandiri, toleran, dan mampu menjunjung tinggi norma Pancasila. Khususnya dalam berdemokrasi, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Menurut Sri, gotong royong dan musyawarah mufakat bisa menjadi solusi. Untuk menjauhkan seseorang dari sikap pragmatis. Sehingga tercipta kemandirian. Baik dalam aktivitas pribadi sehari-hari maupun kegiatan masyarakat. “Berbekal kearifan lokal dan nilai budaya saya percaya masyarakat akan jauh dari sikap pragmatis dan bisa mandiri,”  tegas perempuan bergelar sarjana pendidikan itu.

Lebih lanjut warga Dusun Jombor Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, ini menyatakan, anggota DPRD punya tugas memberikan pendampingan dan pembinaan  masyarakat. Bukan malah terkesan selalu memberikan kemudahan dengan cara-cara instan. Ibaratnya dewan memberi kail. Bukan ikannya. Sehingga tercipta proses pembelajaran masyarakat. Bahwa untuk meraih tujuan dibutuhkan perjuangan. Bahkan pengorbanan. “Masyarakat jangan selalu bergantung kepada dewan atau pemerintah,” ingat Sri.

Kemandirian mutlak bagi seluruh warga Sleman. Itu guna mendukung pemerintah daerah mewujudkan program smart regency. Sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mewujudkan masyarakat mandiri, sejahtera, dan berbudaya.

Sebaliknya, program dan kebijakan pemerintah harus pro pembangunan sumber daya masyarakat. Untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Setiap kebijakan harus bisa diimplementasikan secara nyata. Tidak berbelit-belit dan terkesan terlalu birokratif. Misalnya bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan itu bisa berupa modal dan pelatihan. Juga pendampingan secara kontinyu.

Contoh lain adalah bantuan untuk karang taruna. Para pemuda juga perlu difasilitasi dengan pelatihan berorganisasi dan menjalankan suatu kegiatan. Serta mempertanggungjawabkan setiap bantuan yang diterima. “Masyarakat yang mandiri tentu tidak akan bergantung kepada pemerintah. Ini berarti beban pemerintah juga akan berkurang,” ungkap alumnus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.

Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, lanjut Sri, pemerintah perlu membangun sinergitas seluruh kebijakan. Setiap kebijakan wajib disosialisasikan kepada masyarakat hingga tingkat paling bawah. Agar kebijakan tersebut bisa tepat guna dan sasaran. Bukan sekadar wacana.

Kaum perempuan juga berperan penting untuk  menyukseskan program pemerintah tersebut. Sri menaruh harapan besar bagi perempuan Sleman. Agar mereka mau berkiprah pada setiap lini kehidupan masyarakat. Termasuk berpolitik. Baik di tingkat dusun/padukuhan, desa, kabupaten, provinsi, bahkan nasional.

Perempuan harus mampu menangkap setiap peluang untuk pengembangan diri. “Perempuan harus bisa menjadi penentu kebijakan. Bukan hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah,” kata perempuan kelahiran Sleman, 27 Oktober 1973, ini.

Sri mencontohkan adanya regulasi tentang pengisian perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Ini merupakan sinyal peluang bagi perempuan untuk berkarya di bidang politik. Dari situ pula perempuan bisa menjadi penentu kebijakan pemerintah. (*/yog/laz)

Parlementaria