
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menilai wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat membawa dampak positif bagi kehidupan ketatanegaraan dan demokrasi Indonesia. Jika benar-benar diwujudkan, langkah tersebut dinilai dapat menjadi preseden moral bagi pejabat publik, termasuk kepala daerah, untuk mengutamakan tanggung jawab daripada mempertahankan jabatan.
Menurut Djohermansyah, polemik seputar persyaratan pendidikan dan persoalan legitimasi jabatan Wakil Presiden Gibran bukan sekadar persoalan politik individu. Persoalan tersebut menyangkut etika kekuasaan, tanggung jawab konstitusional, serta kedewasaan demokrasi Indonesia.
"Jabatan publik bukanlah hak pribadi yang boleh dipertahankan dengan segala cara. Jabatan merupakan amanah yang diperoleh melalui mekanisme konstitusional dan harus dijalankan berdasarkan persyaratan hukum," ujar Djohermansyah.
Baca Juga: Pemkab Kulon Progo Pastikan Pembentukan Satgas MBG Bukan Jaminan Peroleh Insentif Kemendagri
Ia berpandangan, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri secara sadar dan bertanggung jawab, keputusan itu justru dapat menjadi langkah terhormat untuk menjaga kehormatan institusi negara sekaligus meredakan polemik politik nasional.
Menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri periode 2010–2014 tersebut, seorang pejabat publik tidak harus menunggu tekanan politik membesar, konflik kelembagaan berkepanjangan, atau proses pemakzulan sebelum mengambil tanggung jawab.
"Keberanian mempertahankan jabatan memang diperlukan. Namun, keberanian melepaskan jabatan ketika muncul persoalan serius mengenai legitimasi dan kelayakan diri jauh lebih penting," katanya.
Djohermansyah menegaskan, pengunduran diri tidak serta-merta merupakan pengakuan atas pelanggaran hukum. Ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus dibuktikan dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, secara etis, kesediaan melepaskan jabatan ketika menghadapi persoalan serius merupakan bentuk tanggung jawab seorang pemimpin.
**Bisa Menjadi Preseden bagi Kepala Daerah**
Dampak penting lainnya, menurut Djohermansyah, adalah terbentuknya preseden moral dan politik bagi pemerintahan daerah.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 546 daerah otonom yang terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota. Di setiap daerah terdapat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh mandat melalui pemilihan untuk menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




