Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 menyisakan persoalan yang tak bisa diselesaikan hanya dengan mengetuk palu. Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan tamat sekolah menengah atas (SMA).
Namun, Mahkamah tidak menerima permohonan para pemohon karena persoalan kedudukan hukum, sekaligus menilai perkara tersebut secara substantif tidak tepat lagi ditempatkan dalam rezim PHPU setelah Gibran dilantik sebagai wakil presiden.
Di sinilah letak ironi konstitusionalnya. Persoalan mendasar mengenai dokumen pendidikan terungkap dalam persidangan, tetapi MK tidak memutus perkara tersebut dengan membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya. Putusan itu bukan vonis bahwa Gibran terbukti melanggar hukum. Namun, putusan tersebut juga tidak dapat dibaca sebagai pembuktian bahwa seluruh persyaratan pencalonannya telah terpenuhi.
Mahkamah memang menutup pintu PHPU yang diajukan para pemohon. Tetapi apakah pintu pertanggungjawaban hukum juga harus ditutup? Tentu tidak.
Dokumen yang Tak Ditemukan
Persoalan ini bukan soal selera publik terhadap Gibran, apalagi permusuhan politik terhadap Presiden Joko Widodo, ayah kandungnya. Ini soal persyaratan hukum untuk menduduki jabatan tertinggi kedua dalam negara.
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Sementara itu, Pasal 227 huruf l mengatur dokumen persyaratan pendidikan yang harus disertakan dalam proses pencalonan.
Kata kuncinya bukan sekadar bersekolah, melainkan tamat. Kehadiran dalam kegiatan belajar tidak otomatis berarti seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan. Dokumen administratif yang menerangkan kesetaraan pendidikan pun harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan tamat SMA. Mahkamah juga menguraikan keterangan mengenai dokumen pendukung yang terungkap dalam persidangan, antara lain *certificate of attendance*, catatan akademik, dan penjelasan nilai, yang bukan dengan sendirinya bukti kelulusan.
Fakta persidangan ini menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka: apa dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan yang digunakan dalam pencalonan Gibran? Dokumen apa yang menjadi landasannya? Apakah persyaratan dalam UU Pemilu benar-benar telah dipenuhi?
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
