“AKANKAH adaptasi kebiasaan baru membuat sekolah hanya dalam gengaman tangan?” Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena itulah pendidikan ada. Di negeri kita, Indonesia, sebagaimana terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maupun dalam UUD’45 itu sendiri. Dinamika perubahannya pun, pendidikan senantiasa mengikuti konteks realitas sesuai perkembangan zaman.

Pendidikan di Indonesia mulai menggeliat ke permukaan sejak pemberlakukan ‘politik etis’ oleh pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1902. Yang memunculkan pergerakan kaum muda terpelajar lulusan pendidikan tinggi luar negeri, seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan lain sebagainya. Hingga mempelopori Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, dari awal kemerdekaan sampai hari ini, terus mengalami perkembangan tanpa henti. Yang semula sekolah atau perguruan tinggi dengan fasilitas lengkap hanya terdapat  di kota-kota besar. Kini, geliat pembangunan gedung pendidikan telah banyak berdiri di kota-kota kecil.

Mulai dari tingkat sekolah menengah yang dahulu hanya ada di kabupaten atau kecamatan yang merupakan zona khusus (terdapat industri atau bukan merupakan kawasan tertinggal). Bahkan, kampus-kampus perguruan tinggi pun kian banyak berdiri di kota/kabupaten kecil.

Bila dahulu ada cerita anak sekolah harus berjalan kiloan meter, menyusuri sawah, menyebrangi sungai, untuk masuk kelas. Atau ketika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi harus kuliah ke luar kota. Sekarang ini semuanya semakin mudah mendapatkan aksesnya. Lulusannya yang beruntung mendapatkan pekerjaan di perkantoran dan perusahaan—walau kebanyakan hanya menjadi buruh pabrik. Dan, yang kurang beruntung hanya gigit jari saja menganggur—apalagi sawah dan ladang aset orang tuanya habis dijual buat biaya sekolah tinggi, lalu tanah tersebut berubah menjadi pabrik-pabrik milik perusahaan asing.

Kesepakatan dalam pembangunan pabrik yang digadang-gadang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat hanya terasa manis diawal. Realitanya, banyak yang harus kena PHK walau baru seumur jagung bekerja lantaran dinilai pihak perusahaan tak sesuai ekspektasi (target)—tetap saja pengangguran semakin merajalela. Itu mungkin seperti perkawinan paradigma developmentalismedengan humanismeyang membuat link and match antara lembaga pendidikan dengan perusahaan. Satu sisi pemerintah membuka kran investasi dalam rangka percepatan pembangunan. Kemudian, sisi humanisme-nya ingin menciptakan lapangan kerja. Tetapi hal itu, memerlukan regulasi yang benar-benar pro-kerakyatan, mungkin seperti halnya UU Cipta Kerja (Omnibus Law) walau sudah ditetapkan pemerintah, di Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021 (May Day) tetap saja mendapat tuntutan ketidaksepakatan dari kaum pekerja.

Menukil pemikiran sosiolog Emile Durkhiem yang mengungkapkan, “pendidikan bermakna ganda atau menjadi sesuatu yang tidak bebas nilai. Di satu sisi pendidikan bisa menjadi alat pembebasan, namun di sisi lain pendidikan bisa menjadi sebuah pembodohan”—ketika pendidikan dijadikan sebuah alat hegemoni oleh kekuasaan. Seperti halnya pula direfleksikan Paulo Fraire, pun dengan mengacu pada teori Hegemoni dari Antonio Gramsci. Sistem pendidikan adalah produk dari hubungan-hubungan produksi, maka pendidikan tidak bisa dikatakan netral ketika dibumbui penuh dengan kepentingan (kepentingan politik atau asumsi-asumsi ideologis).

Fraire menyoroti pendidikan dalam tiga hal. Pertama, hubungan antara pengetahuan dengan kekuasaan. Kedua, hubungan antara kurikulum dan realita sosial. Ketiga, tugas-tugas intelektual. Pandangan Paulo Fraire ini dapat digunakan untuk menjelaskan pemikiran Jurgen Habermas, yang memandang dari pengertian kekuasaan, realitas sosial, dan tugas intelektual. Dia membagi teori menjadi dua, pertama, ‘Tradisional’, dan kedua, ‘Kritis’. Baginya Teori krirtis bersandar pada sejarah penderitaan manusia dan berfungsi membangun partisipasi.

Sesungguhnya, pendidikan merupakan turunan dari national and character building, harus jelas arah pergerakannya, seperti apa negara, masyarakat, sampai mode of production-nya. Pasalnya, ketika lingkungan tidak dijadikan pendekatan dalam pendidikan, maka pendidikan menjadi tidak kontekstual. Pendidikan menjadi tidak membasis, tidak mengakar dan berakibat pendidikan tetap akan menghasilkan manusia yang ketergantungan. Adapun konteks pendidikan hari ini, di tengah situasi tanggap pandemik Covid-19 berkepanjangan, yang mana ruang-ruang kelas sekolah harus dilaksanakan dalam jaringan (daring) melalui perangkat digital. Demi patuh pada protokol kesehatan pencegahan sebaran virus Corona.

Ini pun menjadi sebuah kegelisahan masyarakat. Bagi yang punya akses memadai dan cukup finansial pendukungnya tak lantas jadi masalah. Tapi bagaimana melihat kasus yang tersiar dalam pemberitaan media massa, kala ada orang tua nekat mencuri hanya demi anaknya memiliki smartphone (HP canggih) untuk sekolah online. Di wilayah-wilayah blankspot tak terjangkau sinyal HP kerap terkendala, walaupun diatasi pemerintah dengan siaran televisi atau radio edukasi.

Dampak lainnya, secara psikologis banyak orang tua mengeluh karena malas mendampingi anaknya kala melaksanakan sekolah online tersebut, ditambah malah merekalah yang harus ketiban tugas mengerjakan PR sekolah, dikarenakan anak-anaknya malah semakin keranjingan main game online lewat HP saking asiknya di rumah saja. Hingga para orang tua siswa berkoar ingin segera sekolah tatap muka digelar kembali.

Lain halnnya di tataran perguruan tinggi. Dengan sistem kelas online malah dirasa lebih efisien—meski secara efektivitas belum terasa benar. Mengapa, dengan perkuliahan online menjadikan biaya lebih murah. Tanpa harus menggunakan gedung, pun bagi mahasiswa dari luar daerah sampai dari luar negeri tak perlu mengeluarkan banyak biaya harus tinggal di lingkungan sekitar kampus, karena bisa diakses melalui perangkat komputer atau smartphone di rumah saja.

Seperti diungkapkan oleh seorang mahasiswi yang sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Meskipun dirinya asli warga Yogyakarta, tetap merasakan perkuliahan online lebih efisien. Alasannya, hemat ongkos sebab tak perlu bolak-balik kampus. Tak tergoda buaian gaya hidup harus beli pakaian bergengsi untuk masuk kelas, sampai tak perlu repot make-up dandan eksklusif untuk mengikuti kuliah. Semua bisa dilakukan di mana pun, sambil disambi kerja sampai sembari mengurus anak-anaknya di rumah bagi yang sudah berumah tangga.

Walaupun, terkadang secara norma ataupun etika terkadang kebablasan. Dirasa perkuliahan online itu fleksibel, malah dilakukan sambil nongkrong, sambil belanja, bahkan ada yang sambil nyetir kendaraan yang tentunya beresiko terjadinya laka lantas.

Alih-alih, tahun lalu sempat viral ada mahasiswa kuliah online yang mungkin merasa telah mematikan kamera videonya, terlihat sedang berhubungan intim (ML) dengan pasangannya.

Jika dikaji efek positifnya, menurut penulis kegiatan belajar dan mengajar online perlu dikembangkan. Akan tetapi, dibutuhkan adanya perumusan ‘kode etik atau aturan khusus, supaya gejala-gejala negatif yang timbul dapat tereliminir. Sekiranya, Kemdikbud Ristek bisa membuat formulasinya. Terlebih, di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang ini alokasi biaya pendidikan yang dikucurkan Pemerintah Indonesia lumayan besar. Tampak dari adanya program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan program-program bantuan pendidikan lainnya. Hanya saja dalam penyalurannya harus benar-benar tepat dan diawasi ketat, agar tidak adalagi muncul kasus orang tua mencuri demi anaknya punya HP buat sekolah.

Soal efektivitas, hemat penulis hasil dari sekolah di dalam gedung pun, lulusannya masih banyak yang teralienasi jadi pengangguran, malah banyak pula yang jadi pejabat tapi koruptor. Ini mungkin bertolak pada kurikulum dan implementasinya, di mana harus dirumuskan dengan benar-benar pro-kerakyatan. Dengan didukung pula penguatan akses teknologi komunikasi dan informasi yang harus dilakukan oleh Kementrian Kominfo. Dengan membenahi seluruh wilayah blankspot, terlebih mungkin bisa pula memberikan bantuan peralatan guna kelancaran sarana kegiatan belajar online yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.

Pun, mengenai kapasitas sekolah/kampus sampai tenaga pendidiknya harus benar-benar mumpuni dan kredibel. Proses akreditasi harus benar-benar ketat jangan asal biar banyak berdiri gedung-gedung sekolah/kampus semata-mata mendukung pembangunanisme. Walau didirikan dalam bentuk yayasan, padahal dalam praktiknya bagaikan sebuah industri jualan ijazah saja.

Mengutip ungkapan aktivis sosial sekaligus budayawan, YB. Mangunwijaya,“Apa guna kita menciptakan sekian banyak sarjana, tetapi massa rakyat dibiarkan bodoh? Segeralah kaum sarjana, alumni sekolah akan menjadi penindas baru rakyat dengan kepintaran mereka.”

Atau mungkin harus belajar kepada Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan Taman Siswa, KH Ahmad Dahlan yang mendirikan madrasah, dan Tan Malaka dengan mendirikan sekolah rakyat. Supaya pendidikan lebih memiliki kompentensi.

Akan tetapi, andai masyarakat dapat menerima, dengan mengikuti arus adaptasi kebiasaan baru (new normal) dalam bidang pendidikan dengan sepenuhnya pasca pandemik Covid-19 tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar secara online. Terbayangkan, mungkin nasib gedung-gedung sekolah/kampus akan serupa nasibnya seperti bangunan supermarket yang tutup terindikasi pergeseran budaya konsumen yang beralih ke transaksi online.

Gedung-gedung sekolah/kampus bisa saja diruntuhkan oleh berubahnya peradaban manusia seiring perkembangan zaman. Tersisa paling hanya ruang kantor dan ruang-ruang fasilitas pendidikan seperti laboratorium—karena perpustakaan pun sekarang sudah mulai mengarah sistem digital. Tapi bagi siswa-siswi ataupun mahasiswa-mahasiswi tak akan merasa terzonasi, dapat bebas memilih tempat pendidikan sesuai keinginan tanpa harus tinggal di lingkungan gedung/kampusnya. Bahkan lembaga pendidikan bisa menjaring siswa/mahasiswa sampai luar negeri tanpa batasan.

Andai pun itu terjadi, semoga saja gedung-gedung bangunan sekolah/kampus yang tak terpakai lagi dapat dibangun lagi oleh pemerintah menjadi sawah atau ladang guna memperkuat ketahanan pangan bangsa. Jangan lantas alih fungsi lahan menjadi pabrik milik perusahaan asing. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021. (ila)

*Penulis merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jogjakarta

Opini