PADA tanggal 3 Desember 2020 nanti, seluruh dunia akan memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI), peringatan ini sejatinya menjadi sebuah refleksi bersama terutama dalam pemenuhan hak-hak bagi para penyandang disabilitas salah satunya di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), hal ini sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Sebagai salah satu daerah dengan potensi wisata yang begitu besar dan memiliki objek wisata yang beragam, Jogjakarta dinilai menjadi sebuah destinasi wisata favorit baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Walaupun begitu, daerah ini ternyata memiliki serangkaian problematika terutama pada aksesibilitas bagi kaum disabilitas, mulai dari infrastruktur halte bus, alat pandu penyebrangan jalan, lantai pemandu di trotoar hingga minimnya fasilitas akan panduan informasi yang dapat membantu penyandang disabilitas.

Bila dilihat berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta tahun 2019, tercatat sedikitnya terdapat 27.129 penyandang disabilitas. Angka ini tentu bukan lah angka yang sedikit, oleh sebab itu diperlukan sebuah terobosan baru yang mampu memfasilitasi aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas baik keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik.

Dalam kaitan ini, penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dipandang sebagai sarana yang efektif dalam memberikan layanan publik bagi penyandang disabilitas. Pemanfaatan TIK berupa layanan informasi berbasis digital melalui suara, sentuhan, video dan tulisan baik di kawasan publik atau objek wisata maupun pada setiap halte dan armada bus dinilai mampu membantu terciptanya pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan terpadu.

Adanya aplikasi “Jogja Istimewa” yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ sebagai ragam informasi dan layanan publik berbasis digital sebenarnya juga dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan mengembangkan sebuah fitur baru yang ramah bagi kaum disabilitas. Oleh karenanya, hal tersebut diharapkan menjadi sebuah perwujudan baru dalam mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemanfaatan dari teknologi ini benar-benar dapat dirasakan secara nyata.

Di samping itu, penerapan TIK tersebut juga perlu diimbagi dengan perbaikan infrastruktur bagi penyandang disabilitas agar nantinya integrasi dari layanan publik ini dapat dirasakan secara maksimal. Pentingnya memahami ragam disabilitas juga memerlukan pendekatan-pendekatan khusus untuk menetapkan rancangan kebijakan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut, sehingga perbaikan infrastruktur dan penerapan TIK ini benar-benar sebagai sebuah terobosan yang mampu mewujudkan pemerataan terhadap fasilitas publik terutama dalam memenuhi hak-hak kaum disabilitas.

Bila dilakukan secara dengan optimal, langkah ini akan secara langsung mendorong terealisasinya pembangunan smart city yang inklusif dengan penerapan smart mobility dan smart living, serta turut membentuk citra DIJ sebagai destinasi wisata yang nyaman, aman, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga Hari Disabilitas Internasional (HDI) tahun tidak hanya dirayakan secara formalitas saja, namun dimaknai sebagai sebuah refleksi dan komitmen dari Pemprov DIJ bagi terwujudnya pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas. (ila)

*Penulis merupakan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Atma Jaya Jogjakarta

Opini