KEGIATAN proses belajar-mengajar mengalami fleksibilitas yang tidak mudah dalam beradaptasi dengan pandemi Covid 19. Meski secara umum hampir semua bidang mengalami paparan yang cukup mengkhawatirkan, terutama dalam aspek ekonomi, namun proses transisi pergantian tahun ajaran baru pada bulan Juni-Juli 2020 menjadi krusial untuk dicermati.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rilisnya (3/6/2020) mendorong kepala daerah untuk menyiapkan strategi, kreasi dan inovasi dalam menghadapi masa normal baru. Menata kehidupan yang produktif dan aman di tengah pandemi.

Sementara pergerakan masyarakat di masa ini tidak menutup kemungkinan akan menambah orang terpapar. Dalam hal pendidikan, banyak kalangan resah dan mengimbau agar pemerintah tidak gegabah mengizinkan siswa untuk kembali menimba ilmu secara tatap muka di sekolah.

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Aman Pulungan, Sp.A (K) (4/6/2020) mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus karena pelonggaran PSBB maka sebaiknya sekolah tidak dibuka sampai Desember 2020. Mekanisme penerimaan siswa didik baru tahun ini mencetak aspek kebaruan dengan metode online. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa belum semua provinsi solid dan percaya diri untuk menggunakan metode online daring dikarenakan keterbatasan akses di daerah pedesaan ataupun wilayah terpencil.

Infrastruktur internet di daerah lalai diperbaiki (Pranoto, 2020). Sementara membuka sekolah meski hanya untuk pendaftaran siswa didik baru tetap berisiko mendatangkan kerumunan wali siswa/ orangtua. Maka diperlukan komitmen dan kolaborasi bersama multipihak agar mekanisme ini dapat serentak dilakukan guna mendukung hak pendidikan siswa sesuai jenjang yang jauh dari penularan wabah.

Perlunya Penguatan Sistem Daerah

Sistem pendidikan nasional belum mempunyai sistematika dalam menghadapi kondisi bencana non-alam. Meskipun Indonesia pernah mengalami kondisi bencana alam, namun metode yang dilaksanakan tidak mensyaratkan adanya physical distancing atau jaga jarak.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendibud Hamid Muhammad, mengatakan bahwa “Sekolah dengan zona merah dan kuning diharapkan tetap menempuh program pembelajaran jarak jauh (PJJ), sementara zona hijau dimungkinkan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat”.

Sementara penentuan sekolah yang akan menerapkan KBM tatap muka ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 bersama Kementerian Kesehatan melalui status wilayah Pernyataan ini menjadi kontradiktif mengingat pelonggaran PSBB yang dilakukan sebagian wilayah hingga persiapan menuju new normal, tidak didasari atas penurunan kurva angka penderita covid 19. Tentu pemerintah daerah harus kritis dalam melakukan telaah angka kasus disertai kehati-hatian dalam menetapkan kategori zona.

Sebagai contoh Pemerintah DKI Jakarta menegaskan bahwa diknas pemprov dki Jakarta tidak akan membuka sekolah dalam waktu dekat, namun tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai 13 juli 2020. Sehingga penerimaan akan dilakukan dengan metode online. Semua sekolah baik SMP/SMA diharapkan menyiapkan segala prasyaratan berkenaan dengan hal tersebut. Ini berbeda dengan Pemerintah Jawa Barat, yang justru dengan lantang berani mengatakan bahwa sekolah akan dibuka kembali pada Awal Januari 2021.

Ini artinya Pemprov Jabar dengan sebaran kasus yang relatif lebih kecil daripada Pemprov DKI Jakarta justru memilih kebijakan yang progresif dan memihak keselamatan anak didik. Pendidikan yang efektif membutuhkan kolaborasi yang apik dari Guru, Siswa dan Orangtua. Dalam rilis kemendikbud melalui Siaran Pers 117/ Sipres/ A6/ V/ 2020 disebutkan bahwa pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah menetapkan petunjuk teknis untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pedoman tersebut juga harus mengacu pada tata cara protokol kesehatan utamanya pada masa darurat Coronavirus Disease. Namun terkait pendaftaran siswa didik baru dengan metode daring harus dipersiapkan dengan seksama dan cermat. Pemerintah telah meluncurkan proyek Palapa Ring pada Bulan Oktober 2019 (Media Indonesia, 29/5/20). Ini merupakan proyek pembangunan backbone internet cepat nasional yang menghubungkan seluruh 514 ibukota kabupaten/kota melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo. Ini merupakan kebijakan afirmatif untuk menyediakan internet cepat di wilayah terluar, terdepan, tertinggal (3T). Semestinya program Babon jaringan gawai tersebut mampu menopang kebutuhan akses internet didaerah. Namun karena program ini baru dirintis tentu saja masih memerlukan pengawasan lebih lanjut.

Membuka Informasi Pendaftaran secara Transparan dan Mudah Akses

Dalam pendaftaran PPDB ini semua orangtua siswa harus mengakses semua sekolah, tidak hanya sekolah favorit yang selama ini marak menjadi langganan pendaftar. Hasil Ujian Nasional tingkat SMA 2019, dari 100 sekolah dengan nilai UN terbaik, sebanyak 63 sekolah merupakan sekolah swasta (Kompas, 28/5/20). Selama ini sekolah swasta dipersepsikan dengan pembiayaan yang tinggi. Tidak seperti sekolah negeri yang minim biaya bahkan gratis. Pemerintah Jawa Barat (11/5/2020) mengumumkan metode PPDB yang dibuka dengan jalur online dan dibuka 2 tahap yakni pada 8-12 juni 2020 dan 25 juni-1 juli 2020. Penerimaan SMA, SMK dan SLB.

Untuk jenjang SMA ada empat jalur penerimaan yakni jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi. Sementara Pemerintah DKI Jakarta mengumumkan bahwa pendaftaran secara daring semua jenjang pendidikan akan dimulai pada 11 juni-10 juli 2020. Ini guna mendukung PPDB tetap dilakukan dari rumah. Pemerintah DIJ melalui dinas pendidikan setempat melakukan PPDB secara “real time online” (RTO), siswa/orangtua wali tetap diperbolehkan ke sekolah untuk pemberlakuan verifikasi data dengan protokol kesehatan yang ketat.

Hal yang perlu diperkuat dalam metode ini adalah mekanisme politik anggaran yang mendukung proses ini terlaksana dengan baik. meski secara umum di SMP atau SMA sudah memulai sistem online dari tahun sebelumnya, namun keserentakan metode online scara nasional tahun ini hendaknya mampu menyesuaikan kebutuhan dan mengubah unit cost analysis dari per anak menjadi per sekolah (Baedowi, 2020). Kenormalan baru pada hakikatnya adalah kesiapsiagaan teknologi yang dapat mendukung negara akan majunya bidang pendidikan. Sehingga mekanisme PPDB hendaknya memberikan jalan seluas-luasnya agar semua calon siswa dapat memenuhi kebutuhan haknya untuk mendapatkan pendidikan sesuai jenjang usianya.

Ini sekaligus spirit keberdayaan siswa untuk “kembali ke sekolah” guna menguatkan tatanan sebagai generasi unggul berakhlak mulia yang siap berkompetisi melalui internet of thing di masa mendatang. (ila)

*Penulis merupakan Ketua Bidang Organisasi PP Nasyiatul Aisyiah 2016-2020

Opini