PERLAHAN tapi pasti, masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke Indonesia berimplikasi pada hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali pada dunia pendidikan. Pelbagai daerah yang terindikasi atau bahkan yang sudah terdampak COVID-19 dengan sigap membuat kebijakan pencegahan penyebaran virus ini.

Salah satu kebijakan populer yang diambil ialah pembelajaran jarak jauh menggunakan media daring (online). Kebijakan ini tak lain ialah manifestasi kebijakan social distancing yang digaungkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Presiden Joko Widodo bahkan mengumumkan agar kegiatan belajar, bekerja dan beribadah sebisa mungkin dilakukan di dalam rumah agar mata rantai persebaran virus yang belum ditemukan vaksinnya ini segera terputus.

Kelas daring ini dilakukan melalui piranti komputer dan atau gawai yang didukung jaringan internet. Media yang digunakan pun beragam, mulai dari aplikasi berkirim pesan, media sosial, ataupun platform konferensi daring yang memungkinkan antara pengajar dan yang diajar bisa berkomunikasi secara interaktif. Praktik pemberlakuan kelas daring ini mulai ramai dipraktikkan, utamanya oleh perguruan tinggi sejak pertengahan Maret 2020. Hal tersebut merupakan respons atas Surat Edaran Kemendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 19 pada Satuan Pendidikan.

 Kesenjangan Digital

Praktik kelas daring yang merupakan upaya yang dilakukan lembaga pendidikan untuk turut mencegah persebaran COVID-19 ini ditengarai masih akan dilaksanakan sampai setidaknya akhir Maret 2020 ini, bahkan mungkin bisa diperpanjang tergantung situasi keamanan nasional. Sayangnya, kebijakan belajar melalui media daring ini tak lantas berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang perlu mendapatkan solusi segera. Salah satunya ialah terkait kesenjangan digital (digital divide), baik dari segi infrastruktur maupun kemampuan penggunaan teknologi.

Keberhasilan kelas daring tak bisa dimungkiri salah satunya oleh dukungan infrastruktur teknologi yang representatif seperti komputer, gawai dan jaringan internet yang memadai. Hal inilah yang kemudian menjadi kendala, lantaran tidak semua peserta didik dan bahkan para pengajar sekalipun mampu menjangkaunya.  Kendati gawai dan teknologi digital dimiliki hampir semua orang belakangan ini, namun di situasi isolasi diri di rumah ini meningkatkan konsumsi data sampai beberapa kali lipat sehingga memerlukan biaya lebih dari biasanya. Sebagaimana yang diketahui bahwa biaya untuk mendapatkan akses internet juga relatif tinggi.

Persoalan infrastruktur digital ini berkaitan erat dengan perbedaan kelas ekonomi. Sebagaimana yang diketahui bahwa tidak semua peserta didik juga para pengajarnya memiliki kemantapan ekonomi. Persoalan selanjutnya ialah terkait kemampuan/skills dalam menggunakan teknologi digital. Diversitas latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan aspek psikologis serta budaya mengambil peranan penting dalam hal ini. Alih-alih menghadirkan pembelajaran yang interaktif, karena aliterasi digital kelas daring hanya diimplementasikan sebatas pemberian dan pengumpulan tugas secara daring. Lagi-lagi ujung dari persoalan literasi digital ini salah satunya ialah karena faktor ekonomi.

Persoalan-persoalan tersebut kiranya memerlukan perhatian dari lembaga pendidikan agar kualitas pendidikan di tengah-tengah kesenjangan digital tersebut tetap terjamin. Jangan sampai, kebijakan kelas daring ini justru kontraproduktif karena hanya berorientasi pada segelintir orang yang mampu mendapatkan akses terhadap teknologi digital saja. Menyelesaikan persoalan kesenjangan digital memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Persoalan tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab lembaga pendidikan semata, melainkan tanggungjawab bersama dan perlu sinergi untuk menyelesaikannya.

 Peta Jalan

Lembaga pendidikan dalam hal ini perlu menyusun road map (peta jalan) terkait pembelajaran daring yang berpihak ke semua kalangan serta menjamin kualitas pembelajarannya. Gayung bersambut, para pengajar dan peserta didik perlu menanamkan sikap yang terbuka dan adaptif terhadap kemajuan teknologi digital. Kebijakan dan peraturan publik pun memainkan peran penting guna mendistribusi atau menghambat difusi teknologi informasi di masyarakat. Selain itu pemerintah juga bisa mendorong pihak penyedia jasa layanan internet dan teknologi digital untuk turut menghadirkan pembelajaran daring yang representatif.

Menyiapkan sistem pembelajaran daring dengan cepat di tengah-tengah ancaman persebaran COVID-19 memang tidaklah mudah, namun hal tersebut patut menjadi ikhtiar bersama demi generasi penerus bangsa. Fenomena penerapan kelas daring lantaran antisipasi penyebaran COVID-19 ini dapat menjadi refleksi sekaligus momentum untuk berbenah. Sambil menyelam minum air, keberhasilan kelas daring sebagai upaya social distancing akan berimplikasi pada keberhasilan untuk menekan persebaran COVID-19 sekaligus keberhasilan pembelajaran melalui media non-tatap muka.

Terwujudnya kelas daring yang ramah terhadap kesenjangan digital membuktikan bahwa belajar bisa dilakukan sekalipun tanpa kelas. Baik kelas dalam arti fisik, maupun kelas sosial-ekonomi. Pada kondisi yang demikian negara dan masyarakat benar-benar hadir untuk bahu-membahu mencerdaskan kehidupan bangsa. (ila)

*Penulis merupakan dosen Manajemen Pendidikan Islam dan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Opini