TERJADI LAGI, drama pascaputusan kemengan pemilihan presiden (pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pilpres harusnya berakhir pada 22 Mei 2019 lalu, akan tetapi sepertinya Ia akan menguras emosi publik lebih lama lagi. Bagaimana tidak, sejak 21 Mei 2019 terjadi aksi turun ke jalan dengan tujuan menolak keputusan KPU yang menyatakan bahwa pasangan calon (paslon) 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenangnya. Para demonstran menyuarakan narasi bahwa paslon 01 menang dengan cara yang curang.

Demonstrasi yang dilakukan di beberapa titik ibu kota tersebut mula-mula bertajuk aksi damai, namun kemudian situasi berubah menjadi rusuh karena terjadi bentrokan antara demonstran dan aparat yang bertugas. Aksi-aksi dengan masa yang cukup banyak tersebut memang sangat berpotensi disusupi oknum-oknum yang tidak betanggungjawab. Mereka sengaja memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dari kacaunya suasana.

Benar saja, tidak lama pascakejadian polisi mengungkapkan bahwa ada ratusan orang provokator bayaran. Tentu mereka tidak bekerja sendiri melainkan ada aktor intelektual yang menjadi dalang atas kerusuhan ini. Siapapun orang yang berada di belakang kerusuhan ini harus membayar mahal atas perbuatannya, pasalnya kemanan dan stabilitas negara dipertaruhkan hanya karena ambisi pribadinya. Bahkan dilaporkan ada beberapa korban jiwa yang masih diselidiki sebab kematiannya. Tidak hanya itu, kerusuhan tersebut juga membuat beberapa kantor pemerintah dan swasta harus tutup.

Kedewasaan Berpolitik

Apabila ditarik mundur ke belakang, sebenarnya persoalan ini akan menjadi lebih sederhana apabila ada kedewasaan elit dan tokoh. Namun sayangnya ada beberapa elit dan tokoh yang bisa dibilang cukup berpengaruh justru memanfaatkan tragedi tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Alih-alih meredam suasana panas, mereka justru menjadikan tragedi tersebut sebagai pelumas untuk membakar Indonesia.

Kedewasaan berdemokrasi para politisi kita perlu dipertanyakan lagi. Sangat kentara bahwa kebanyakan politisi hanya menginginkan kemenangan dan berkuasa tanpa memedulikan esensi dari kekuasaan tersebut. Esensi dari kekuasaan ialah kemauan untuk melayani publik dengan sepenuh hati. Jika para politisi berpegang teguh pada niat mulia tersebut, maka menang-kalah dalam kompetisi politik tidak menjadi persoalan.

Apabila mengingat ceramah Gus Dur, Presiden Indonesia ke-4 beberapa tahun silam maka sangat relevan untuk dijadikan bahwan kontemplasi saat ini. Pada suatu kesempatan beliau mengungkapkan bahwa tidak ada satupun jabatan di negeri ini yang layak dipertaruhkan dengan saling membenturkan sesama anak bangsa, apa lagi sampai ada darah yang menetes karenanya. Satu hal yang harus dibela mati-matian adalah perjuangan.

Jika para elit dan tokoh lebih dalam meninjau dampak dari kejadian kemarin, maka dampaknya tidak sesederhana pada menang-kalahnya paslon yang mereka dukung saja. Justru pihak yang mendapatkan dampak paling nyata ialah masyarakat di kalangan akar rumput. Publik yang sepenuh hati mendukung paslon justru menjadi masa yang diombang-ambingkan oleh manuver aktor-aktor politik. Layaknya peperangan antara kebaikan dan kejahatan, publik juga terpaksa dibelah untuk mendukung masing-masing pihak agar memenangi peperangan.

Padahal, yang menang maupun yang kalah semuanya ialah saudara yang sama-sama ingin membangun bangsa. Dikotomi pihak yang baik dan pihak yang jahat ialah semu. Terlalu naif rasanya menjustifikasi kebaikan dan keburukan hanya ada di salah satu pihak saja. Akan tetapi sikap tak arif yang dipertontonkan oknum politisi saban hari di layar kaca membuat publik berpikir demikian. 

Jalur Konstitusional

Pemilu tahun ini yang dikatakan sebagai pemilu paling kompleks sedunia seharusnya patut kita rayakan keberhasilannya. Indonesia mampu melewati proses demokrasi ini dengan baik, meskipun pada beberapa aspek ada yang perlu dievaluasi. Bahkan kerja keras penyelenggara pemilu di beberapa daerah yang harus bekerja ekstra keras untuk berlangsungnya pemilu patut diapresiasi. Sampai saat ini, tercatat ratusan jiwa petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) meninggal pascamelaksanakan tugasnya. Kejadian demi kejadian tersebut tentu perlu menjadi catatan penting, ketimbang sekadar menang-kalah dalam pemilu yang notabenya ialah suatu kewajaran dalam demokrasi.

Para demonstran yang mengungkapkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu sebenarnya sudah disediakan jalur resmi untuk menyelesaikannya. Menggunakannya ialah ikhtiar yang paling konstitusional untuk membela Indonesia, bukan membela tokoh. Menghindari provokasi dan aksi mobilisasi masa ialah cara paling damai yang bisa dilakukan.

Para politisi dan tokoh berpengaruh seperti pemuka agama juga diharapkan untuk turut mendinginkan suasana. Mereka dapat menyerukan perdamaian dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Para politisi harus meyakinkan masyarakat bahwa, baik yang menang maupun kalah, yang di dalam maupun di luar pemerintahan, semuanya sama-sama bisa berkontribusi untuk bangsa. Itulah esensi dalam berpolitik, yaitu ikhtiar dalam membela Indonesia bukan sekadar membela tokoh. (*)

*Penulis merupakan dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Opini